Jakarta (Antara) -South Jakarta Southal Distrik menunda sekretaris PDI PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sidang pendahuluan pada hari Senin (10/3) sehubungan dengan suap dalam gangguan (PAW) parlemen Indonesia.
“Kami mengambil posisi atas permintaan shift ini, yang hanya dapat tersedia selama seminggu. Kami harus menyerahkan sebelum saya sekarang mengajukan permohonan” posisi “yang sah dari kandidat,” kata satu -satunya hakim Afrizal Hadi pada hari Senin sebelum pengadilan distrik di Jakarta Selatan.
Pertama, hakim membaca surat survei yang disajikan oleh KPK untuk penundaan.
Kemudian dikatakan bahwa KPK diminta penundaan dalam dua minggu.
Hakim memutuskan untuk menunda sidang pendahuluan ini selama seminggu.
Tim hukum Hasto Christian hanya mengajukan permohonan sidang selama tiga hari, tetapi hakim tidak menyediakannya.
“Tolong, tolong, mohon terimalah hewan peliharaan dari Petent, apa yang diputuskan oleh hakim pendahuluan ini,” kata hakim.
Pengadilan distrik di Jakarta Selatan kembali mengadakan sidang pendahuluan tentang apakah sekretaris Partai Demokrat Indonesia dari pertarungan Kristen Hasto dicurigai pada hari Senin ini.
Namun, sidang ditunda lagi, karena KPCH tidak hilang dengan alasan bahwa itu masih dikoordinasikan dan disiapkan material.
Pre -Court Number 23/pid.pra/2025/pn jkt.sel dibawa ke pengadilan oleh hakim Hadi Afric. Dalam sesi ini diuji apakah penentuan mungkin berdasarkan sprindik sprin.dik/153/dik.00/01/1824 sebagai klaim untuk suap.
Sebelumnya, Jakarta Djakararto Jakarta Djakararto tidak menerima status klaim awal Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Hasto Christian pada hari Kamis (13/2).
Hakim memberi terdakwa pengecualian dan menjelaskan bahwa petisi awal pemohon tidak dapat diterima dan biaya dapat ditingkatkan dalam kasus pemohon.
Penyelidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menciptakan dua tersangka baru dalam serangkaian bagian Harun Musco, yaitu PDI Perjangan Hasto Kristyanto (HK) dan pengacara Donnie Three Iskomas (DTI).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK DTI mengatur dan mengendalikan anggota KPU Wahyu Setiawan untuk melobi anggota untuk membuat Masco Massico sebagai kandidat untuk anggota parlemen Indonesia, yang dipilih oleh Distrik Pemilihan Suthra Selatan.
Diketahui juga bahwa HK DTI mengatur dan dikendalikan untuk secara aktif ditransfer dan untuk memberikan suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Frideelina.
Selain itu, penyelidik KPK Hasto diidentifikasi sebagai tersangka dalam kecacatan keadilan.
Leave a Reply