Jakarta (Antara) – Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (P2 MI) Abdul Qadir telah berbicara empat masalah untuk pekerja kartu yang juga menjadi salah satu alasan pembentukan meja koordinasi untuk melindungi pekerja imigran Indonesia.
“Selama konferensi pers untuk politik dan perlindungan di Jakarta pada hari Kamis, peta menteri,” karyawan Indonesia yang bermigrasi, baik kekerasan maupun eksploitasi dan bahkan perdagangan manusia (perdagangan manusia) adalah sumber yang paling penting karena karyawan kami yang bermigrasi memiliki ilegal atau non-deputy. “
Menteri telah mencapai jumlah karyawan yang bermigrasi yang telah meninggalkan pemerintah atau telah meninggalkan rute publik hingga hari ini, hingga 1,5 juta orang. Sementara itu, karyawan yang diproses atau secara ilegal telah mencapai 1,5 juta berdasarkan penelitian Bank Dunia.
Kementerian mengatakan bahwa 90-95 persen karyawan adalah karyawan yang memiliki karyawan yang bepergian secara ilegal.
“Jadi masalahnya adalah jika kita dapat menonaktifkan metode ini, Tuhan akan siap, saya tidak akan memiliki terlalu banyak masalah dengan karyawan Indonesia yang bermigrasi,” katanya.
Selanjutnya, masalah kedua adalah kemampuan untuk masuk ke pekerja imigran. Ini karena sekitar 5 karyawan yang bermigrasi yang sebelumnya adalah staf domestik atau domestik.
“Dan 5 persen, 70 persen wanita dan pendidikan rata -rata sekolah menengah dasar dan junior, sekolah menengah. Jadi dapat dipikirkan seberapa lemah atau kemungkinan kekerasan,” kata Carding.
Masalah ketiga adalah bahasa keempat dan masalahnya emosional, karena tidak sedikit karyawan yang bermigrasi yang baru saja pindah ke luar negeri dan ingin kembali ke rumah.
Carding juga mengatakan bahwa kementeriannya telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah meningkatnya penampilan.
Daerah yang sangat terlibat adalah daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi karyawan yang bermigrasi, yaitu Jawa Timur, West -java, Jawa Tengah, NTB, Lampung dan Kota Ghan, Sumatra Utara.
Kedua, mendorong sosialisasi sehingga karyawan secara hukum dibiarkan karena tingkat kesadaran telah mencapai pentingnya keberangkatan menurut metode baru 5 persen. Ketiga, resistensi dan perlindungan maksimum dapat dimaksimalkan melalui tim respons cepat.
“Keempat kami tentu saja akan bekerja bersama dan kami bersyukur bahwa koordinator (Polkum) telah memulai pembentukan meja hari ini (kombinasi perlindungan PMI).
Meja koordinasi untuk perlindungan karyawan yang bermigrasi adalah pihak koordinasi yang bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan partai koordinasi dan menjalankan pekerja imigran Indonesia oleh Buni Gunwan, Menteri Politik dan Perlindungan.
Kementerian Perlindungan Karyawan Migrasi Indonesia diketuai oleh Kantor dan Kantor Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Amandemen, Polisi Investigasi Kriminal, TNI dan Jaksa Agung.
Leave a Reply