JAKARTA (Antara) – Menteri Perumahan dan Perumahan (PKP) Maryrar Sirait didasarkan pada alokasi fasilitas likuiditas perumahan (FLP) untuk manusia yang rendah untuk mencapai 220.000 unit perumahan tahun ini, meskipun pemotongan anggaran kementerian PKP menjadi RP1.61.
“Kami masih tinggal tahun ini karena kami berusaha merangsang (kami mencapai perumahan murah) dan menemukan cara untuk meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kami memiliki setidaknya 220.000 (unit perumahan) kami masih akan membantu,” katanya di Jakarta.
Mengenai sistem FLP yang baru, Mararar mengatakan partainya sekarang sedang bersiap dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan (BKF), Biro Keuangan dan Pengembangan (BPKP), BP Talata dan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).
Dia berharap bahwa melalui sistem baru, melalui alokasi APBN permanen, pemerintah dapat memberikan lebih banyak subsidi di rumah.
“Kami telah bertemu sembilan kali (terhubung ke sistem FLP baru dengan perusahaan) … Tujuannya hanya satu, kami tidak dapat menggunakan dana saat ini, kami membuat formula baru sehingga penerima manfaat, yaitu penerima rumah bersubsidi, semakin banyak mereka.”
Moras bertujuan untuk meluncurkan sistem baru bulan depan.
“Saya mencoba yang terpanjang bulan depan (sekarang) kami sedang mencari tempat berkumpul di mana kami dapat memasang program ini,” katanya.
Selain menerapkan program FLP, ia juga mengimplementasikan Program Bantuan Perusahaan Perumahan Swadaya (BSP), yang akan terus beroperasi bahkan jika anggaran departemen PKP mempengaruhi efisiensi APBN.
Mararars mengatakan program itu dipertahankan karena memiliki dampak langsung pada membantu masyarakat memiliki rumah yang layak. Ini juga melewati banyak lokasi untuk mengimplementasikan program BSPS.
“Jadi saya melihat rencana BSP yang saya lihat, yang sangat bagus, sangat berguna, untuk operasi rumah,” katanya.
Leave a Reply