Jakarta (Antara). Pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan dampak kegiatan ekonomi selama periode tahun ini, Idul Fitri tahun ini.
Pada hari Senin, selama pernyataannya di Jakarta, ini disampaikan oleh kepala Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan (CCF) Vasher Kakarib.
“Pemerintah masih berkewajiban untuk memenuhi berbagai kebijakan untuk memastikan akses ke harga pangan selama periode Ramadhan seperti operasi pasar, perubahan pasar yang murah, serta fasilitasi dan distribusi,” untuk.
Selain itu, bersama dengan tanaman padi, pemerintah juga akan terus mempertahankan harga biji -bijian untuk meningkatkan sumur petani.
Pemerintah juga menunjuk pada kebutuhan masyarakat yang terkait dengan opsi transportasi selama pengembalian rumah Lebaran.
Untuk mempertahankan otoritas akuisisi publik untuk kebutuhan transportasi, insentif seperti tarif diskon dan pajak pertambahan nilai (DTP) memiliki 6 persen, diberikan impuls Ramadhan dan Idul Fitri untuk membeli tiket tahun ini. Tiket penerbangan DTP PPN diperkirakan akan mengurangi harga tiket pesawat dari 13 menjadi 14 persen.
“Diharapkan bahwa kebijakan ini akan membantu masyarakat untuk mencapai kenyamanan untuk mengumpulkan Idul Fitri dengan keluarga mereka dan selain memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, BHMA Yudistira, direktur Pusat Ekonomi dan Hukum (Celios), meminta pemerintah untuk mengurangi potensi dislokasi ekonomi selama Ramadhan.
Setelah menghubungi Antara di Jakarta pada hari Senin, Bhima mengatakan bahwa kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penghentian lapangan kerja (PHK) di sektor yang menuntut, efisiensi, efisiensi, efisiensi, impor ekspor dan ekspor dibandingkan dengan inflasi rendah.
Mengingat peluang ini, Bhima meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk efektivitas biaya dan dukungan untuk industri yang kuat.
Leave a Reply