Jakarta (Antara) – DKI Jakarta mengatakan Sekretaris Provinsi Suharini Eliiavati (meminta) asisten untuk merenungkan pemerintah pusat 3 kg kuota gas LPG, yang masih kekurangan 2025.
Diketahui, kuota gas LPG 3 kg di Jakarta masih kurang dari 5 persen. Oleh karena itu, Ellie mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta (PAMPROV) akan kembali dengan pemerintah pusat.
“Sebelumnya, kita akan membahas pemerintah pusat Kota di DKI Jakarta. Kemudian, di bawah proposal HET (harga eceran tertinggi), karena butiran DKI Jakarta kurang dari daerah sekitarnya (Bogor, Depole, Bekasi),” ketika ditemukan di Jakarta.
Provinsi DKI Jakarta pertama mengakui gubernur Teguh Sethbudi tidak memenuhi persyaratan 3 kg LPG.
Karena, sekitar 5 persen berkurang dibandingkan dengan 2024, kuota yang disajikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menurun.
“Meskipun perlu tumbuh. Ini adalah salah satu hal yang menyebabkan tidak sepenuhnya selesai,” kata Teruga.
Di sisi lain, Teguh memastikan bahwa provinsi Jakarta terus mengembangkan 3 kg LPG. Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Nugaroh Dey, kepala tenaga kerja, transmisi dan kantor energi (Dyonakartransi) mengatakan bahwa pemerintah pusat mengurangi kuota gas LPG bersubsidi pada tahun 2025.
Hari menjelaskan, LPG Kota, LPG Kota disubsidi untuk Jakarta pada tahun 2025 sejak awal. Dan 414.134 Mount adalah distribusi pada tahun 2024.
Leave a Reply