Jakarta (Antara) – Kementerian Transportasi (Kemenhub) adalah yang didedikasikan untuk penciptaan personel profesional (SDM) peralatan transportasi (SDM), jujur, melalui kegiatan pelatihan wajib untuk membuat kewajiban pejabat (PPK).
“Pelatihan inspeksi wajib ini adalah bagian dari tahap strategis Kementerian Transportasi untuk membuat perbaikan kelembagaan dan untuk menciptakan budaya anti -korupsi yang lebih kuat,” kata Menteri Transportasi Suntana Suntana, sambil membuka pelatihan wajib, seperti pada hari Minggu.
Peralatan Departemen Transportasi (BPSDMP) MR (PPSDMAP) melalui Pusat Pengembangan SDM mengorganisir pelatihan wajib dalam pelatihan sebagai pejabat (PPK) yang dikhususkan untuk CIWidey Transport Pribadi Pembangunan Pelatihan Pengembangan Pribadi (BP3KSDMT), Bandung, Barat.
Program ini sejalan dengan arahan Menteri Transportasi Dudy Purwandh, yang menekankan perlunya langkah -langkah tertentu untuk meningkatkan sistem dan memperkuat integritas seluruh Kementerian Transportasi.
Suntana memberikan gambaran tentang pentingnya menciptakan budaya kerja yang murni dan profesional untuk upaya sistematis.
“Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan integritas PPK dalam pelaksanaan tugas -tugas ini, terutama dalam pengelolaan anggaran, dan implementasi barang dan jasa di Kementerian Transportasi,” katanya.
Wakil Menteri juga menekankan bahwa korupsi menjadi musuh terpenting untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan. Karena alasan ini, pembangunan tatanan birokrasi murni adalah langkah strategis yang harus diwujudkan untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan efektif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap PPK memahami tugasnya secara keseluruhan tidak hanya dari aspek administrasi, tetapi juga untuk memahami Kementerian Transportasi, yang tidak bebas dari praktik korupsi,” katanya.
Di tempat yang sama, BPSDMP Kemenhub Wisnu Handoko Sekretaris mengatakan bahwa tinjauan wajib pelatihan dilakukan dalam waktu 4 hari dari 28 November hingga 1 Desember 2024 dengan total 250 orang PPK yang bertugas di Kementerian Transportasi.
Dia berharap bahwa penalaran BPSDMP ini dapat menciptakan ekosistem perpustakaan yang lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi dengan layanan publik yang optimal berdasarkan nilai integritas.
“Tinjauan serupa akan terus terus memastikan bahwa keberlanjutan budaya anti -korupsi di Kementerian Transportasi dapat direalisasikan,” kata Wisnu.
Leave a Reply