Jakarta (Antara) -menter Investor dan Wakil Kepala / Wakil / Wakil -Kepala Negara Investasi (BKPM) yang menghilang Kementerian Investasi Rp271 miliar untuk tahun fisik.
“Setelah membangun efisiensi pengeluaran, RP271-miliar,” Tokotua, “kata Tokot dalam rapat rekonstruksi anggaran 2025, di Senayan, Jakarta, Rabu.
Todotua menjelaskan bahwa BKPM awalnya diminta untuk melakukan pengeluaran menteri pada RP292 miliar.
Setelah rekonstruksi secara otomatis, efisiensi RP21 miliar diberikan kepada BKPM, sehingga anggaran dikeluarkan oleh RP271 miliar yang dikeluarkan.
Karena presentasinya Tokotua bahwa RP21 miliar ditugaskan untuk memenuhi kurangnya biaya operasional, seperti layanan, kisah keamanan, dan kendaraan resmi yang tidak dapat diperluas sebelum 6 bulan.
“Jadi anggaran yang tersisa untuk TA 2025 kami adalah sekitar RP329,221 miliar,” kata Toktua.
Berdasarkan anggaran yang tersisa hanya ada tiga pengusaha yang menerima alokasi anggaran, yaitu sekretarie utama RP308,425 miliar; Layanan Wakil Layanan yang Disusun RP8.95 miliar; dan investasi investasi RP11,8 miliar.
“Ini adalah angka yang dapat kami tetapkan jumlah maksimum yang diceritakan sebagai anggaran untuk kami sendiri,” katanya.
Tananens, Tokotua mengatakan bahwa Kementerian Investasi tidak memiliki PNBP atau tidak diarahkan pendapatan negara seperti itu adalah Kementerian Layanan dan Koordasi Kementerian. Terutama terkait dengan implementasi sistem OSS (satu pengajuan online), yang merupakan layanan berlisensi untuk kehidupan bisnis.
Untuk meningkatkan layanan, Todotua mengatakan bahwa Kementerian Investasi dan pengajuan sekitar Rp148,52 miliar, dengan transportasi data RP76,26 miliar memerlukan; Tidak beroperasi mewakili RP13.337 miliar; dan lisensi perusahaan (ILS) dari RP58,929 miliar.
“OSS adalah layanan sistem yang akan sangat mempengaruhi. Ini juga akan mempengaruhi bisnis, jadi (itu membutuhkan) anggaran anggaran sekitar Rp58,9 miliar,” kata Todotua.
Leave a Reply