Jakarta (Antara) – Penggunaan kebijakan efisiensi anggaran mempromosikan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, serta dengan operator komersial dan pariwisata.
“Ini tidak hanya dengan kementerian/institusi, tetapi juga dengan mitra strategis, termasuk industri, bisnis, bahkan Menteri Pariwisata, Nyonya Delhi dan lainnya,” kata Wakil Wakil Wakil Wakil Pengembangan, yang dalam Pengembangan Harianto, Jumat, 2025, Jakarta, 2025.
Menurutnya, keefektifan anggaran, tentu saja, mengacu pada semua kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pariwisata.
Pada tahun 2025 plafon anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif adalah sekitar 1,7 triliun rp.
Distribusi anggaran dibagi menjadi dua kementerian. Kementerian Pariwisata akan menerima sekitar 1,4 triliun RP dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan menerima dosis sekitar 279 miliar dp.
HARIANTO mengatakan bahwa penggunaan anggaran di Kementerian Pariwisata menuntut agar tidak mencegah program menerapkan program, termasuk program pariwisata Indonesia.
“Jadi kami hampir fokus pada fungsi utama kami dalam peraturan dan fasilitasi,” katanya.
Perwakilan pemasaran dari Kementerian Pariwisata tidak menjadikan Ayu Au Au Martin bahwa pariwisata harus didukung dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.
Dia telah memberikan contoh bahwa Kementerian Pariwisata akan mengoordinasikan kementerian yang relevan untuk mencoba membuat tiket transportasi yang lebih mudah diakses sebelum pergi.
“Jadi kita bisa melakukan banyak hal, bahkan jika kita tidak mengharapkan masalah,” katanya.
Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, efektivitas kementerian/pengeluaran di lembaga dalam implementasi anggaran 2025, pemerintah berfokus pada penghematan anggaran hingga Rp306 triliun.
Efisiensi efektivitas anggaran pemerintah termasuk membatasi biaya untuk kegiatan perayaan, publikasi, seminar dan fokus pada diskusi kelompok.
Leave a Reply