Jakarta (Antara) – Komisi DPRD menyerukan manajemen banjir di Jakarta adalah prioritas bagi gubernur dan wakil gubernur Pramono yang dipilih mengumumkan Rano dan Doel Karno (Pram – Doel), karena masalah ini masih lebih kompleks.
“Kita melihat bahwa langkah -langkah yang diambil sekarang tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah,” Presiden DKI Jakarta DPRD Komisi D Yuke Yurike di Jakarta kepada Jumat.
Menurutnya, banjir di Jakarta masih menjadi masalah (PR) bagi para pemimpin regional yang tidak lagi menjadi ibu kota negara ini.
Karena alasan ini, ia berharap bahwa komandan dan wakil komandan akan terpilih ketika ia kemudian diresmikan dan secara resmi memimpin Jakarta, ia dapat memprioritaskan manajemen manajemen banjir.
“Ini harus menjadi prioritas bagi komandan dan wakil komandan, karena masalah banjir terus menuai lebih rumit karena perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat,” katanya.
Yuke mengatakan ada tiga tahap dasar yang harus dilakukan oleh para pemimpin Jakarta yang baru untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, yang pertama adalah mempercepat normalisasi dan naturalisasi sungai.
Selain itu, katanya, untuk saat ini, proyek untuk menormalkan Sungai Ciliwung meninggalkan 17,7 km lagi yang belum selesai, bahkan jika kapasitas optimal sungai sangat penting untuk mencegah air selama hujan ekstrem.
Selain itu, upaya harus dilakukan untuk menaturalisasi sungai untuk meningkatkan area penangkapan air.
“Kami mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi Jakarta dan pemerintah pusat untuk lebih bersatu, terutama di pasar tanah, yang merupakan hambatan utama,” katanya.
Yuke ditambahkan untuk tahap kedua, yaitu, mengoptimalkan infrastruktur drainase dan banjir, memastikan perbaikan sistem drainase Jakarta, termasuk pembersihan jalan mengambang, pemasangan sumur penetrasi yang efektif dan penambahan danau.
Tidak hanya semua pompa air harus beroperasi siap kapan saja, tidak hanya ketika banjir terjadi. Juga, Polder dan Encung harus direproduksi dan diperluas, terutama di daerah banjir, seperti Jakarta utara dan Jakarta barat.
Untuk kata ketiga, yaitu, integrasi peraturan dan pengawasan spasial, komandan harus berani mengambil langkah -langkah yang stabil untuk mengatur ulang ruang kota dan mencegah pengurangan area penangkapan air.
“Pertumbuhan di daerah hulu, seperti Bogor dan Depok, harus dipantau secara ketat karena transfer fungsi Bumi memiliki dampak langsung pada kondisi banjir di Jakarta,” katanya.
Leave a Reply