JAKARTA (Magang) – Pemerintah Pameprov masih mempelajari metode pendanaan digital untuk menjual tiga kilogram LPG (3 kg).
“Pengaturan ini, tidak dapat diintegrasikan segera, kita perlu memiliki pembelajaran, sehingga sistem harus benar,” DKER dari DKKA Jakura Selasa.
Tegu mengatakan bahwa ada standar yang akan dirujuk pada akhir proposal atau pidato mereka sebagai dasar.
Di acara yang sama, Asisten Asisten dan Keuangan UU Tindakan (Tindakan)
“Kami sedang melakukan studi umum dengan mitra pendidikan. Apa masyarakat termudah,” kata Eliwati.
Seperti yang dimaksudkan untuk menggunakan QRI untuk menjual tiga pon LPG, katanya, ia akan membantu dengan pengawas agen dan basis stasiun.
“Itu tidak benar, jangan hanya meninggalkan CTP, bahkan jika agen itu adalah stasiun, di mana itu adalah pangkalan,” kata Eliwati.
Saat membeli, penggunaan QRI itu dimaksudkan untuk membuat tiga pon LPG benar -benar dibeli oleh komunitas target, yang merupakan orang miskin.
Markii Hore, Madaxa Midowga DKI Jakarta, Tartanka Iyo Tamarta (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka (Nacaybka ;
“Saya akan mempersiapkan Anda nanti. Ketika disiapkan saat pengguna LPG berada di Jakarta, yang memenuhi syarat untuk bisnis, setelah” mengklik ‘, sebagai RFID (sering pengenalan radio), ternyata KTP bukan DKI.
Eliawati menambahkan bahwa publik harus tenang karena tiga pon LPG LPG di Jakarta aman.
Pemerintah DKKI Jakarta mengatakan tiga Kickograms LPG kuota 2025 adalah 409.244 metrik ton (MT) atau 136.414,66 pipa.
“Dkka Jakarta, tentu saja kami pertama kali bertemu dengan orang pertama, jadi saya bilang Anda tidak ‘membeli pembelian’ (pembelian panik yang berlebihan),” katanya.
Leave a Reply