Jakarta (Antara) -Jakarta DPRD Sekretaris Komisi C Suhud Alinudin mendukung rencana Gubernur Pramono Anung, yang masih merupakan penduduk yang tidak bahagia untuk mengoptimalkan aset pemerintah untuk membangun mishtra -vas -fats.
“Saya pikir rencana gubernur untuk mengoptimalkan aset publik sangat bagus,” kata Sukh di Jakarta pada hari Kamis.
Langkah ini adalah upaya strategis untuk mengurangi masalah perumahan yang baik bagi warga Jakarta, yang berpikir bahwa ada banyak penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal yang baik.
Bahkan, pada tahun 2022, pada tahun 2022, ada 1,77 juta penduduk, berdasarkan informasi DKI Jakarta BPS, mereka tidak memiliki rumah untuk ditinggali. 21,3 persen penduduk tinggal di rumah sewaan, kata laporan itu.
“Ini adalah persentase terbesar di semua provinsi Indonesia,” katanya.
Selain itu, sebagian besar tanah milik pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan warga.
“Beberapa pihak menggunakan beberapa pemerintah provinsi DKI Jakarta tanpa kompensasi,” katanya.
Di masa depan, DKI Jakarta DPRD berkomitmen untuk matahari terbit dari gubernur terpilih dan lebih meningkatkan acara dan semakin memperkaya acara tersebut.
Sebelumnya, anggota tim konverter Pramono-Rano Nano Joga mengatakan gubernur berencana untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan membangunnya datar.
“Kami sedang mendaftarkan tempat -tempat ini seperti sekolah dasar, sekolah junior dan sekolah -sekolah tanah Land Prow,” kata Nirno di Jakarta pada hari Selasa (1/21) di acara kemenangan rakyat Jakarta di Jakarta.
Menurutnya, gubernur terpilih berencana untuk meningkatkan pembangunan flat berbasis campuran di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang baik bagi warga Jakarta, tetapi meningkatkan penggunaan aset pemerintah yang ada.
Dia mengatakan bahwa koordinasi pekerjaan Sipita, perencanaan regional dan kantor tanah (Citata) dipetakan untuk memetakan posisi kepemilikan publik dan ada lebih dari 1 hektar seperti kantor Gram dan kantor distrik. , Sekolah dan sekolah negeri.
Menurut Nirano, gubernur DKI Jakarta terpilih, dan struktur datar diperintahkan ke “tempat yang steril dan jelas” dan sesuai dengan status tanah yang ada, yang tidak melanggar rencana regional. .
Leave a Reply