Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

KKP perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk kelola laut berkelanjutan

Jakarta (Antara) – Kementerian Maritim dan Peaszer (CKP) terus memperkuat keberadaan komunitas tim yang biasa (MHA) di pulau -pulau pesisir dan kecil untuk menangani laut yang berkelanjutan.

“Berbagai program untuk melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kapasitas MHA telah diterapkan,” kata Direktur Jenderal Manajemen Maritim dan ruang laut Victor Gustaf Manoppo dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Minggu.

Dia mengatakan upaya itu sesuai dengan tim nomor 27/2007 Jo. 1/2014 tentang manajemen pantai dan pulau kecil dan 6/2023 nomor tim mengenai pekerjaan CIPTA.

Dia menjelaskan, keberadaan MHA adalah bagian penting dari menjaga kebijaksanaan dan keberlanjutan lokal di ekosistem pantai. Sebagai mitra strategis untuk mengelola sumber daya laut, peran KKP MHA menguat dalam strategi holistik dan terintegrasi.

“Sejak 2016, KKP telah menemani 27 komunitas MHA di enam provinsi untuk menyiarkan 23 produk hukum, seperti Bupati/Walikota,” jelas Victor.

Victor lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa produk hukum diberikan sebagai Perbup Sorong No. 7 tahun 2017 yang mengendalikan kebijaksanaan lokal berdasarkan manajemen Kampung Malaumkaarta, Perbup Maluku Tengah No. 81 2017 untuk Haruku Negeri, dan Tombol Perbup no. 13 2018 untuk MHA Wabula.

Selain produk hukum, CKP juga menyediakan program konseling yang mencakup identifikasi dengan peta dalam MHA, streaming hasil kartu, dalam bantuan untuk menentukan pengakuan MHA dan kebijaksanaan lokal.

“Langkah -langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengakuan MHA dan mengintegrasikan area administrasi tradisional ke dalam Rencana Ruang Laut (RTRL),” jelasnya.

Pada saat yang sama, direktur pertahanan pesisir dan pulau kecil (P4K) mendedikasikan KKP Muhammad Yusuf, bagiannya juga menyediakan berbagai bantuan fisik untuk mendukung keberlanjutan MHA.

Pada tahun 2024, sebanyak 47 paket tambahan telah didistribusikan, termasuk sebanyak 19 paket dalam bentuk pakaian tradisional, instrumen dan peralatan aktivitas tradisional untuk 21 komunitas, yaitu MHA Burrangasi di South Button dan MHA Nuwewang di barat daya Maluku.

Selain itu, sebanyak 14 pabrik ikan membantu dalam bentuk kapal, peralatan memancing dan mesin tempel untuk 16 komunitas, seperti MHA Baheda Kahedup di Wakatobi. Kemudian 14 dukungan keuangan yang produktif meningkat dalam bentuk peralatan budidaya dan pemrosesan produk perikanan kesejahteraan MHA.

KKP juga telah melatih sembilan komunitas MHA dalam berbagai pendidikan yang menyiapkan potensi lokal seperti pelatihan budidaya ganggang dan ganggang, proses produk penangkapan ikan, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

“Contoh yang diterapkan adalah pelatihan untuk MHA Haruku di Maluku dan MHA Wabula dalam tombol,” jelas Yusuf.

Selain meningkatkan ekonomi, program ini juga bertujuan untuk melestarikan tradisi lokal seperti “NGAM” di Maluku, “Sassy” dan “Kera Apes” di Papua dan “Owbo” di Sulawesi. Tradisi ini dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga keseimbangan antara ekosistem laut.

Yusuf menambahkan bahwa ini dibuat sesuai dengan komitmen dari Menteri Masalah Maritim dan memancing Saki Wahyu Trenggono untuk terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai bagian, termasuk MHA sebagai penjaga untuk kebijaksanaan lokal dan mitra strategis dalam kepemimpinan di kelautan berkelanjutan. Sumber daya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *