Dzhakarta (Antara) – Wakil Menteri Pariwisata, dan Lukh Puspa tidak mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah petugas polisi wisata yang dapat berbahasa Inggris untuk meningkatkan keamanan wisatawan dalam pariwisata.
Wakil Menteri Pariwisata pada pertemuan koordinasi dengan Kepolisian Nasional di Bali untuk membahas wisatawan pelindung, mengatakan bahwa pada pertemuan koordinasi dengan Kepolisian Nasional di Bali, ia menjawab pertanyaan media tentang penculikan warga negara Ukraina.
“Fakta bahwa saya mengatakan, bagaimana polisi nasional juga mendorong lebih atau lebih atau menambahkan jumlah petugas polisi wisata yang dapat berbicara bahasa Inggris,” katanya pada hari Jumat sebulan 2025 di Jakarta.
Namun demikian, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang skema penambahan polisi wisata yang direncanakan.
Dia hanya menekankan bahwa setiap kasus pelanggaran keselamatan yang terjadi di daerah wisata diselesaikan sesuai dengan hukum yang relevan, termasuk kasus penculikan yang terjadi di Bali.
“Karena apa yang terjadi termasuk efek kriminal, sehingga domain polisi telah secara otomatis menjadi dan terus berkoordinasi di tingkat pusat,” katanya.
Perwakilan pengembangan arahan dan infrastruktur di Kementerian Pariwisata Hariyanto mengatakan bahwa Kementerian Koordinasi dengan Petugas Polisi dan otoritas setempat tentang masalah keamanan wisata.
“Badan penegakan hukum bukanlah otoritas Kementerian Pariwisata, tentu saja, seperti yang telah kami katakan, kami terus mengoordinasikan koordinasi dengan proses pidana yang relevan dan jangan lupa, karena pemerintah daerah kami sangat intensif,” ia dikatakan.
Hariyanto mengatakan Kementerian Pariwisata memperbarui nota memahami kerja sama dengan peraturan kepolisian mobilisasi pariwisata dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan.
Leave a Reply