Jakarta (Antara) – Dewan Direksi mengusulkan untuk memberikan manfaat pajak kepada pemerintah (Kadi) Kamar Dagang dan Industri.
“Mendorong bisnis dapat menjadi pencapaian besar dari pemerintah.
Menurut Diana, gerakan ini dapat mengurangi beban kerja bisnis karena peningkatan CAP. Meskipun dia berkata, solusi ini benar -benar tidak penting.
Menurutnya, 2025 persen pada tahun 2025 akan mempengaruhi biaya perusahaan. Sekarang mereka mengatur bisnis mereka dan mendapatkan label dengan mengatur perusahaan mereka sendiri untuk perusahaan yang tidak mampu membayar.
“Akibatnya, lapisan massa,” katanya.
Itulah sebabnya, selain mendorong aktor bisnis, Diana mengundang pemerintah untuk membahas jumlah topi per tahun.
“Di masa depan, pemerintah harus menawarkan orang untuk membahas jumlah pengusaha per tahun. Kombinasi tiga (pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja).”
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah mengatakan bahwa antara tahun 2025 dan 2026, dinamika dan arah ekonomi global, dan selama lima tahun ke depan, baik pengusaha maupun pengusaha maupun kebijakan yang menguntungkan.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah Jakarta menyumbang 2025% RP5 067 381.
Dengan melakukan hal itu, pemerintah Jakarta telah berkomunikasi dengan beberapa pihak dengan para pekerja Jakarta Jakarta, pejabat migrasi dan energi.
Selain itu, Asosiasi Karyawan Indonesia (APINDO), Badan Statistik Pusat (BPS) dan para ahli juga berpartisipasi.
Sebelumnya, Har Nougloah, kepala kepala Jakarta, kepala Nakedranst, mengatakan.
“Dalcowo adalah tentang pengusaha, meskipun sedikit beban yang berat. Tetapi karena adanya perjanjian. Asosiasi (karyawan) tidak membutuhkan banyak,” katanya.
Upah minimum (UMS) upah minimum (UMS) hingga 2025, dialog saat ini pada tahun 2025, 1 Januari 2025.
Leave a Reply