Jakarta (Antara) – Pemerintah provinsi DKI Jakart mempengaruhi sebanyak 5.998 perangkat sosial (PPK) pada tahun 2024.
Sebagian besar kategori PPK termasuk dalam layanan, pengawasan sosial dan kontrol sosial (kelompok kerja), yaitu tunawisma, pemukiman kembali, orang -orang dengan cacat mental dan lebat.
Setelah maksud PPK, menurut kepala layanan sosial provinsi DKI Jakart, bonus Lasari dalam pernyataan Jakarti pada hari Jumat, petugas melakukan penilaian mereka.
Jika PPK dapat independen dari diaas dan pulang sendirian, mereka akan dikembalikan ke keluarga, menandatangani kontrak sehingga mereka tidak kembali ke jalanan.
Namun, jika seorang petugas memperkirakan bahwa PPK memerlukan layanan rekomendasi, pergi ke lembaga kesehatan dan lembaga sosial untuk menerima layanan lebih lanjut.
Selain upaya untuk cakupan, layanan sosial DKI juga mengembalikan 1512 orang yang ditinggalkan ke daerah asal, dengan jumlah tujuan tertinggi, yaitu Lampung (646 orang), dan kemudian Surabaya (384 orang), Semarang (340 orang), Cilacap (53 orang) dan Tasikmalaya (89 orang).
Orang -orang pemukiman kembali yang dikirim pulang adalah mereka yang telah terbukti bahwa mereka membutuhkan bantuan melalui sertifikat polisi.
Alasannya berbeda dalam kisaran biaya, gunting, menjadi korban penipuan untuk pekerjaan yang dijanjikan, yang tidak nyata.
Setelah pejabat yang dikutip, mereka yang dianggap mandiri akan membantu Anda memesan tiket. Sementara orang yang diabaikan yang membutuhkan layanan lebih lanjut akan dikirim ke lembaga kesehatan atau lembaga sosial.
Berkat pendekatan umum dan humanistik, layanan sosial (Dinsos) provinsi DKI Jakarta mencoba melibatkan Jakarart dan kota yang ramah untuk semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan halaman yang berbeda untuk memastikan bahwa layanan PPK lebih optimal,” katanya.
Leave a Reply