Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Menteri PKP gaet Bappenas rancang perumahan MBR dekat jalur kereta

Jakarta (antara) – Menteri Perumahan dan Area Setan (CPP), Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya terkoordinasi untuk menarik perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk berpartisipasi dalam pengembangan desain perumahan berpenghasilan rendah (MBR) di dekat tersebut jalan kereta api. . melacak

Dia mengatakan pembangunan rumah MBR di jalur kereta api dianggap tepat untuk memfasilitasi mobilisasi orang banyak di dekatnya tetapi masih bagus.

“Kami juga telah berdiskusi dengan Menteri Bappenas, cara mengembangkan rute transportasi terutama rel, sehingga rumah dapat dibangun untuk umum. Untuk membuat transportasi mudah, cepat dan murah,” kata Maruarar di daerah Istana Presiden. Jakarta, Selasa.

Menurutnya, koordinasi diperlukan dengan bappenas dalam pembangunan perumahan MBR di dekat rute transportasi umum untuk mengintegrasikan rute transportasi lain yang diperlukan dalam perumahan seperti gas dan saluran listrik.

Maruarar memastikan bahwa pembangunan rumah semakin memperhatikan dan memaksimalkan tanah yang belum dibudidayakan untuk penggunaan yang tepat.

“Jadi, Anda dapat menjalankan masalah transportasi dengan pendekatan yang efisien, sejalan dengan jalur listrik, saluran gas, jalur kereta api, yang semuanya dapat diintegrasikan sebagai tim,” katanya.

Untuk mendukung program ini, menteri CPP juga mengatakan pihaknya menyarankan pembangunan perumahan MBR di dekat rute transportasi umum dapat dimasukkan sebagai salah satu Program Strategis Nasional (NSP).

Mosi ini disajikan dalam pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari (7/1) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ATR Menteri/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN Bappenas Rachmat/BPN Nusron Wahid, PPN Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua BTN Nixon LP Napituupulu dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Kami menyarankan bahwa pertemuan tersebut juga merupakan program PSN. Ini berarti antara 30 dan 50 poin. Terutama untuk orang -orang yang berpenghasilan rendah. Jadi, khususnya bagi masyarakat. Jadi izinnya dipercepat, sehingga kesetaraan terjadi, jadi ada tanah yang ada yang ada menggunakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *