JAKARTA (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menilai pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal ini harus dilakukan agar seluruh produk UMKM memiliki gerai yang tinggi seperti produk luar yang telah diberi label SNI.
“Banyak UMKM yang kita lihat standardisasi sebagai sesuatu yang mahal, seperti dari halaman SNI, GMP dan HACCP. Jika hal ini tidak diatasi maka tujuan standardisasi akan sulit tercapai dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandarisasi,” kata Novita. , dan masyarakat akan cenderung membeli produk yang tidak terstandar,” kata Novita, dan masyarakat akan cenderung membeli produk yang tidak terstandar,” kata Novita, dan masyarakat akan cenderung membeli produk yang tidak terstandar. yang tidak terstandarisasi,” kata Novita, dan kata Novita dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.
Menurut dia, sulitnya memiliki akreditasi SNI hingga berdampak pada menurunnya penjualan produk UMKM.
Kondisi ini, kata Novita, semakin membuka peluang bagi produsen asing untuk memasarkan produknya di Indonesia.
Dampaknya, menurut dia, penjualan produk UMKM akan menurun sehingga berdampak pada roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
“Jika suatu UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi maka akan menjadi beban perekonomian nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh elemen pemerintah terkait untuk memfasilitasi seluruh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk SNI.
Novita yakin DPR akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah jika serius menjawab tantangan mendapatkan sertifikasi produk.
“Kami siap mendukung tambahan anggaran program ini asalkan ada ide konkrit yang bisa menjawab kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif sertifikasi SNI bisa menjadi jalan keluarnya,” ujarnya.
Leave a Reply