JAKARTA (ANTARA) – Menteri Pertanian dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengumumkan prioritas utama kementerian pada tahun depan adalah melindungi tanah rakyat dan aset milik negara.
“Kami berharap pada tahun 2025 ini, selain mengamankan tanah masyarakat, kami juga ingin fokus pada pengamanan aset negara, khususnya milik TNI, Polri dan tentunya kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya,” kata Nusron, Kamis.
Perlindungan aset negara juga mencakup perlindungan aset pemerintah daerah (PEMDA) dan BUMN.
“Jangan sampai properti-properti milik negara ini, termasuk milik pemerintah daerah atau BUMN, diakuisisi oleh swasta, swasta, atau perorangan lainnya. Ini yang menjadi prioritas utama,” kata Nuslon.
“Selain itu, kita melindungi masyarakat dan tidak merampas hak-haknya karena persoalan pertanahan merupakan persoalan yang sangat mendesak karena tanah ini adalah sumber kehidupan umat manusia,” ujarnya pula.
Sekretaris ATR/Kepala BPN berkoordinasi dengan Panglima TNI Agus Subianto dalam penanganan konflik pertanahan dengan intensitas tinggi seperti Mafia Tanah.
Dalam rangka penertiban aset TNI, Nusron mewajibkan TNI melaporkan aset tanah bermasalah kepada perusahaan, kelompok masyarakat, dan perseorangan masyarakat.
Panglima TNI juga menyambut baik inisiatif Menteri Nusro untuk pengelolaan pertanahan yang lebih baik. Agus Subianto juga memuji Kementerian ATR/BPN atas upayanya dalam menangani perselisihan dan konflik, khususnya yang melibatkan aset TNI.
Nusroon juga akan memperkuat kerja sama dengan Menteri Pertahanan Sajfri Sajmsuddin di bidang pertanahan dan pertahanan, salah satunya aset tanah negara.
Menurut laporan Menteri Pertahanan, kerja sama ini menjadi prioritas karena banyak aset darat TNI yang mengubah cara operasinya. Untuk itu, perlu dilakukan penataan kembali aset-aset tanah yang dikelola Kementerian Pertahanan.
Leave a Reply