Washington (ANTARA) – Presiden AS Joe Biden diminta untuk secara bertahap mencabut sanksi terhadap Suriah pasca jatuhnya rezim Presiden Bashar Al Assad.
Permintaan tersebut disampaikan dua anggota DPR AS, Joe Wilson dan Brendan Boyle, pada Rabu (12/11).
Dalam suratnya kepada penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, mereka mengatakan AS harus mengubah pendekatannya terhadap sanksi.
Pemerintah juga diminta untuk menerapkan pengecualian sanksi terkait konstruksi, pembangunan ekonomi, dan investasi asing.
Pencabutan sanksi, kata kedua anggota DPR, akan membangun citra positif Amerika Serikat di Suriah.
Kebijakan ini juga akan “membantu memberantas kelompok teroris” dengan memfasilitasi akses ekonomi dan keuangan bagi warga Suriah.
Mereka menilai jatuhnya rezim Assad memberikan peluang untuk membantu stabilisasi, rekonstruksi, investasi internasional, pemulihan kemanusiaan dan integrasi internasional di Suriah, serta melindungi kepentingan keamanan AS.
Pendekatan ini, kata mereka, harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar rezim Assad dan kelompok teroris tidak memiliki akses terhadap aset dan sistem keuangan internasional.
Selain itu, langkah ini juga dapat mendorong pemerintahan transisi di Suriah untuk mematuhi standar internasional.
Assad, yang telah memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok pemberontak merebut Damaskus pada Minggu pagi.
Jatuhnya Assad mengakhiri lebih dari lima dekade kekuasaan Partai Baath.
Menurut informasi PBB, biaya pembangunan kembali Suriah setelah 13 tahun konflik diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS (sekitar Rp 16.000 triliun).
Pada tahun 2019, Bank Dunia melaporkan bahwa rencana rekonstruksi Suriah memerlukan dukungan signifikan dari komunitas internasional agar dapat menyelesaikan konflik politik di negara tersebut dengan lebih baik.
Sumber: Anadolu
Leave a Reply