Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya memfokuskan penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM pada kegiatan produktif di sektor riil, yakni dana yang disalurkan harus memanfaatkan provisi kepada nasional. ekonomi .
“Khususnya kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberi nilai tambah,” kata Menteri Koperasi di Jakarta, Senin.
Hal itu diungkapkannya terkait rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Koperasi melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.
Kedua, lanjutnya, penyaluran dana bergulir harus efektif dan optimal selaras dengan kebutuhan program amal, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan.
Langkah ketiga, kata dia, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai aturan hukum, dan juga dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif. “Kalau ada mekanismenya yang belum jelas, perlu dijelaskan. Jangan berasumsi,” ujarnya.
Ia juga membeberkan langkah yang bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan Inspektorat Kementerian Koperasi, menggandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, hingga memberikan masukan independen bila diperlukan.
Kemudian, Budi Arie juga menekankan pentingnya harmonisasi beberapa permasalahan melalui para delegasi, termasuk LPDB. “Saya berharap Sekretaris Kementerian Koperasi dan seluruh delegasi segera memetakan program sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, dan siapkan rencana pelaksanaannya,” ujarnya.
Baginya, program tersebut harus fokus pada penyelesaian sumber permasalahan sebenarnya, bukan hanya penyelesaian gejalanya saja.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa peran Kementerian Koperasi adalah memberdayakan koperasi agar lebih inovatif, memberikan solusi dan dipercaya untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program prioritas di sektor lain.
Upaya tersebut dapat dilakukan Kementerian Koperasi, antara lain melalui penyusunan kebijakan strategis, serta penguatan koperasi agar mampu mendukung kegiatan sektor lainnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan menjanjikan tambahan dana sebesar Rp10 triliun yang akan dikelola LPDB-KUMKM.
Menurutnya, hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan koperasi, khususnya untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Untuk memastikan penyaluran dana kepada koperasi tepat sasaran dan efektif, LPDB akan memastikan koperasi penerima harus sehat dan memenuhi ketentuan yang diperlukan.
Supomo berharap dapat menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya dalam waktu dekat, tidak lama lagi.
“Kami akan berhati-hati dalam menjalankan program ini, Good Corporate Governance harus kita jaga agar mesin kita yaitu sumber daya manusia juga siap,” kata Supomo.
Leave a Reply