Jakarta (Antara) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak digunakan perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor perumahan.
“Pantauan kami hampir seluruh insentif digunakan untuk menyalurkan kredit ke sektor perumahan,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2025 di Jakarta, Rabu.
Udha berbicara tentang dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Yudha mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu sektor prioritas dalam strategi KLM BI.
Kedepannya KLM pada bidang prioritas program pemerintah termasuk perumahan akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Bank Indonesia mendukung kebijakan yang diterapkan Astacita,” kata Yudha.
Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI akan disalurkan ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain perumahan rakyat, konstruksi dan real estate, BI mengatakan sektor prioritas KLM adalah pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro dan hijau.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Varzio mengatakan penurunan suku bunga acuan atau BI-rate menjadi 5,75 persen antara lain akan mendorong penyaluran kredit.
Selain itu, suku bunga yang lebih rendah menyebabkan perluasan operasi keuangan yang lebih besar dan insentif langsung dari BI kepada bank untuk memberikan pinjaman.
“Kalau suku bunga turun, bank pasti akan mengucurkan kredit seiring berjalannya waktu, bukan SBN atau SRBI,” ujarnya.
Meski insentif KLM ditujukan untuk seluruh bank, Perry mengingatkan situasi likuiditas setiap bank akan sangat bergantung pada manajemen internalnya.
Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp 295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp 36 triliun dari Rp 259 triliun pada akhir Oktober 2024.
Rinciannya, insentif sebesar Rp 129,1 triliun telah disalurkan kepada sekelompok bank pelat merah. Disusul Bank Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp 130,6 triliun, Bank Pembangunan (BPD) sebesar Rp 29,9 triliun, dan Bank Kantor Cabang Daerah (KCBA) sebesar Rp 5 triliun.
Leave a Reply