Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan menyediakan dana sebesar 45 triliun untuk mengatasi permasalahan Migran Indonesia (PMI), khususnya biaya pemberangkatan, pelatihan dan pemberdayaan.
Alhamdulillah atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo, Kementerian P2MI akan menerima pemerintah menerima 45 triliun dari pemerintah, kata Menteri Carding kepada media di Jakarta, Senin (6/1), usai rapat terbatas dengan Presiden. . Prabowo di Bogor pada 3 Januari 2025.
Menurut Menteri Carding, Rp45 miliar akan dicairkan dalam tiga tahap selama 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang masing-masing penyalurannya menelan biaya Rp15 miliar.
Menurut dia, dana tersebut akan didukung Kementerian P2MI dalam bentuk pinjaman berbunga rendah bagi pendatang, salah satunya untuk pemberangkatan dan pelatihan bagi PMI.
“Karena selama ini yang menjadi permasalahan utama adalah masalah kemungkinan pendanaan bagi para pendatang Indonesia, khususnya untuk struktur pemberangkatan. Yang kedua untuk pelatihan dan mungkin penguatan,” ujarnya.
Menteri Carding mengumumkan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana tersebut secara profesional sehingga dana tersebut dapat mendukung PMI secara maksimal.
Tujuan dari dukungan ini adalah untuk pada akhirnya memperkuat tabungan PMI sekaligus meningkatkan mata uang negara.
“Kami berbicara tentang penguatan konservasi dengan anggaran ini,” katanya.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa hampir 95 persen imigran mengalami permasalahan di luar negeri, seperti eksploitasi, kelebihan pembayaran, perlakuan tidak adil, dan lain-lain. Negara-negara asing kekurangan keterampilan non-prosedural.
Oleh karena itu, Carding meyakini solusi tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan jumlah imigran yang bekerja di luar negeri.
Dalam upaya tersebut, Kementerian P2MI akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kemampuan PMI, khususnya kemampuan berbahasa.
Leave a Reply