Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI mampu mencegah kerugian masyarakat sebesar Rp166,49 miliar pada periode 1 Januari hingga 16 Desember 2024 melalui proses penyelesaian laporan di Sektor Ekonomi 1 oleh Unit Pembantu Utama III.
Sektor ekonomi 1 meliputi perdagangan, industri dan logistik; pertanian dan pangan; perbankan, asuransi dan penjaminan; pengadaan barang dan jasa; serta pajak, bea dan cukai.
Berdasarkan 67 laporan masyarakat yang diselesaikan pada periode 1 Januari hingga 16 Desember 2024, total bantuan Ombudsman RI sebesar Rp 166,49 miliar, kata Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Kamis, seperti tercatat dalam keterangan tertulis. . .
Yeka menjelaskan, pada tahun ini Pembantu III memproses 169 permohonan, dengan rincian 67 permohonan yang sudah ditutup dan 102 permohonan yang masih tertunda.
Inti laporan yang paling banyak dikirimkan pada KU III tahun 2024 adalah perbankan, asuransi, dan penjaminan sebanyak 39 laporan. Perdagangan, industri dan logistik menyusul dengan total 16 laporan.
Ada delapan laporan pertanian dan pangan, pengadaan barang dan jasa dan hanya satu laporan pajak, bea dan cukai.
Sedangkan tiga instansi di sektor ini yang paling banyak dilaporkan adalah OJK, Kementerian Perdagangan, dan BP Tapera, ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2021-2024, potensi penghematan pada konten ekonomi 1 mencapai Rp 520,08 miliar, sedangkan realisasi total penghematan pada tahun 2021-2024 sebesar Rp 496,69 miliar.
Ia mengatakan keberhasilan Ombudsman RI telah menyelamatkan masyarakat dari kerugian pada periode 2021-2024, salah satu contohnya adalah pelapor yang mengeluh tidak mendapatkan sertifikat rumah padahal pelapor telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Dalam hal ini, Yeka mengatakan ombudsman mampu menjadi katalisator dalam melaporkan permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan dengan menerbitkan sertifikat, dengan biaya penghematan kerugian masyarakat sebesar Rp 334,8 miliar.
Selain menyelesaikan laporan masyarakat, Asisten Kepala III Ombudsman RI juga fokus pada pencegahan penyimpangan dengan mempublikasikan hasil kajian yang sistematis.
Unit ini, tambah Yeka, juga membawahi permasalahan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain pengawasan terhadap permasalahan tata niaga beras di Provinsi Banten, pengawasan terhadap Layanan Kredit Rakyat BRI, permasalahan sistem tata niaga TPT PT Sritex, dan subsidi. kontrol. mekanisme pembelian pupuk.
Yeka memaparkan data pada Catatan Penguasaan Pelayanan Publik Sektor Perekonomian akhir tahun 1. Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bank BTN atas kinerjanya. kerjasama dan tanggap. . proses penyelesaian laporan publik.
“Kami mengucapkan terima kasih karena kami memahami tidak mudah memenuhi permintaan ombudsman untuk melengkapi laporan masyarakat, sehingga kami mengapresiasi respon yang baik dan kooperatif dari keempat instansi tersebut,” ujarnya.
Leave a Reply