JAKARTA (Antara) – Presiden RI Prabowo Subianto memberi lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan kartu identitas digital tunggal secepatnya, kata Mari Elka Pangastu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (TEN).
“Presiden sudah memberikan lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan Single Digital ID secepatnya dan akan kita laksanakan secara bertahap. “Oleh karena itu, ini merupakan salah satu proyek utama yang kami yakini akan membantu kita mencapai SDGs (Sustainable Development Goals) pada tahun 2030,” ujarnya pada kuliah SDGs 2025 di Gedung Papenas, Jakarta, Jumat.
Dalam hal ini, fokus DEN di masa depan adalah mendorong digitalisasi pemerintahan, yang dianggap penting dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi kesenjangan. Inisiatif ini diambil untuk mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintah dan menjadi arus utama perekonomian secara keseluruhan.
Penggunaan identitas digital individu merupakan bagian dari upaya membangun infrastruktur digital publik. Dua bidang lainnya terkait dengan pembayaran digital dan transfer data.
Kebutuhan infrastruktur digital dipenuhi untuk menciptakan kerangka pemerintahan digital yang memberikan layanan lebih baik kepada dunia usaha seperti Single Online Submission (OSS) sebagai Sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga Negara (K/L). Bagi pemerintah daerah di Indonesia.
Selain menciptakan kerangka pemerintahan digital, ada tiga pilar Layanan Digital Nasional. Pertama, pengumpulan penerimaan mulai dari Coretax, sistem pengelolaan pelayanan Direktorat Pajak, hingga Sistem Informasi Pusat Mineral dan Batubara (SIMBARA) Kementerian/Lembaga.
Dengan menggunakan metode digital, kita bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah batubara dan sawit yang diekspor dan dibayarkan ke pemerintah.
Kedua, belanja efisien seperti e-procurement (proses pembelian barang dan jasa secara elektronik) yang dinilai cukup berhasil sejak program ini diluncurkan dua tahun lalu.
“Kami telah memperkenalkan standar ramah lingkungan (yang harus dipatuhi oleh industri) untuk produk dan layanan pemerintah. “Ini tentang upaya mempromosikan konten lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Mari Elka.
Pilar terakhir adalah pelayanan publik kepada masyarakat sejak lahir hingga meninggal, meliputi kesehatan hingga pendidikan.
“Kami berharap ini tidak meninggalkan siapa pun,” kata Wakil Presiden DEN.
Leave a Reply