Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf menilai masyarakat harus mendengarkan pernyataan pemerintah secara utuh mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan memahaminya sesuai dengan kondisi kelahiran. dari kebijakan ini.
“Dan, tentu saja, ini tentang manfaat yang didapat masyarakat dari kebijakan ini. Perhatikan,” kata Gus Yahya, nama samarannya, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Rencana pemerintah, pemerintahan baru akan mulai menerapkan kebijakan kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025. Baca juga: Celios: Tarif PPN yang lebih tinggi akan mempengaruhi perdagangan dunia usaha saat ini dan definisi pemerintah. Dia mengatakan masyarakat akan mengetahui proyek dan masalah apa yang akan mempercepat reformasi perpajakan dan pemahaman keuangan.
Gus Yahya berharap penjelasan pemerintah dapat membantu masyarakat memahami kebijakan kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah.
“Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sekedar menyampaikan permintaan saja. Dalam hal ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terputus,” ujarnya. Baca Juga: Ribuan Demonstrasi Tolak PPN 12 Persen Mulai Beraksi di Medan Merdeka Barat Sebelumnya, Menteri Keuangan (MK) Shri Mulyani dalam komentarnya mengatakan kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. biar pemerintah dukung. stabilitas perekonomian negara.
“Peningkatan tersebut sejalan dengan yurisdiksi Tax Consolidation Act (TAC). Langkah ini untuk menjaga keseimbangan keuangan di tengah tantangan perekonomian dunia,” ujarnya. Baca Juga: Shri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Akan Dikenakan Sesuai Undang-Undang.
Leave a Reply