Hamilton, KANADA (ANTARA) – Israel pada Rabu melaporkan pembatasan ketat terhadap upaya bantuan kemanusiaan di Gaza, dan warga sipil menghadapi “kekerasan yang mengerikan” di tengah serangan yang sedang berlangsung.
“Mitra kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyadari bahwa warga sipil Palestina menderita tingkat kekerasan yang mengerikan akibat pertempuran di Jalur Gaza,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada konferensi pers.
Dia mengatakan PBB dan mitranya memberikan bantuan kepada lebih dari 2.000 keluarga di Gaza selatan dan tengah antara 22 Desember dan 4 Januari.
“Kami juga telah membantu 200 keluarga di Gaza,” tambahnya.
Namun, Dujarric mencatat bahwa pihak berwenang Israel terus menentang upaya bantuan yang dipimpin PBB ke Jalur Gaza utara, tempat warga Palestina dikepung selama lebih dari 90 hari.
Mengenai upaya bantuan PBB yang gagal kemarin, Dujarric mengatakan: “Kemarin, pemerintah Israel di Gaza menyetujui empat dari delapan permintaan untuk operasi kemanusiaan terkoordinasi. Sisanya ditolak karena alasan keamanan atau tantangan logistik.”
Dujarric membacakan pernyataan Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang memperingatkan bahwa keputusan Israel untuk melarang badan tersebut dapat segera menimbulkan krisis jika hal tersebut diberlakukan.
“Keputusan ini akan berdampak buruk pada orang-orang yang didukung UNRWA,” kata Lazzarini dalam pernyataannya, merujuk pada hilangnya akses terhadap pendidikan bagi 700.000 anak dan runtuhnya bantuan penting dan layanan kesehatan.
Pada bulan Oktober 2024, parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang operasi UNRWA di wilayah pendudukan Palestina.
Larangan tersebut diperkirakan mulai berlaku pada akhir Januari 2025, tiga bulan setelah undang-undang tersebut disahkan.
Israel menuduh beberapa pejabat UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan Hamas.
Badan PBB dengan tegas membantah tuduhan ini.
PBB menegaskan kembali komitmennya karena Palestina yakin Israel bermaksud membubarkan UNRWA dan menghapuskan krisis pengungsi.
Didirikan pada tahun 1949, UNRWA memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina yang diusir pada saat berdirinya Negara Israel.
Saat ini, badan tersebut mencakup lima wilayah utama: Gaza; Tepi Barat Yordania, Menurut datanya, lembaga ini melayani sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina di Suriah dan Lebanon.
Meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata, sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh hampir 46.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan terus melakukan genosida.
Sumber: Anadolu
Leave a Reply