Bulog siap jika ditugaskan pemerintah untuk distribusikan MinyaKita

Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menyatakan siap ditugaskan dan diinstruksikan pemerintah untuk mendistribusikan MinyaKita.

“Sudah siap. Petunjuknya belum (ada), tapi kalau sudah ada petunjuknya, kami sudah siap,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Jakarta, Senin.

Menurut Wahyu, Bulog siap menyalurkan MinyaKita jika pemerintah memutuskan karena Bulog memiliki pengalaman bisnis di luar barang beras.

“Kami sudah punya pengalaman di usaha selain beras,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, minyak goreng kemasan atau MinyaKita bisa didistribusikan kepada masyarakat oleh perusahaan pangan pelat merah, khususnya Perum Bulog.

Arief menjelaskan, tujuan keikutsertaan Bulog adalah untuk mengatur harga MinyaKita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi yakni Rp 15.700 per liter (HET).

Mahalnya harga MinyaKita khususnya di wilayah timur Indonesia disebabkan oleh rantai distribusinya. Dengan keikutsertaan Bulog di bagian penyaluran, ada harapan untuk menyatukan HET MinyaKita.

Selain itu, Arief meminta pemerintah daerah mengamankan cadangan pangan pemerintah di daerahnya.

Menurut dia, tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di berbagai daerah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terpencil, dan terdepan (3TP).

Sementara itu, Direktur Bahan Pokok dan Bahan Esensial Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menegaskan, harga minyak goreng rakyat dalam kemasan atau MinyaKita tidak turun karena stok yang tidak menipis.

Wisnu mengatakan, pemerintah masih berupaya menurunkan harga MinyaKita yang rata-rata di dalam negeri Rp 17.000, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 15.700.

Wisnu menjelaskan, MinyaKita tidak mengalami kekurangan, begitu pula dengan minyak goreng premium dan minyak curah yang mudah didapat di pasaran.

Selain itu, kata Wisnu, permasalahan rantai penjualan yang panjang sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer juga harus diselesaikan.