BADUNG, BALI (ANTARA) – Menteri Pertanian dan Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan timnya menargetkan dapat menyelesaikan dan menerbitkan 2.000 Rencana Tata Ruang (RDTR) secara lengkap pada tahun 2028.
Insya Allah kami targetkan 2.000 RDTR selesai dan terpenuhi pada tahun 2028, kata Nasran di Jimbaran, Badung, Bali.
Untuk mencapai tujuan tersebut, NUSR memiliki beberapa strategi, di antaranya penggunaan dana pinjaman sebesar US$653 juta dari Bank Dunia.
Pendanaan Bank Dunia akan digunakan untuk program Administrasi Pertanahan dan Penataan Ruang Terpadu (ILSP), yang mencakup Kebijakan Satu Peta, Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW), RDTR, survei dan pemetaan pertanahan, dukungan TI dan lain-lain.
Selain itu, kata Nusron, strategi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah bisa membuat RDTR sendiri, terutama di daerah yang ekonominya lebih kuat.
“Kami akan minta Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dan Menteri Keuangan (Pak Mulaney) cukup atau mandiri, pemerintah daerah ini akan membuat RDTR sendiri, sehingga kalau melakukan RDTR akan menjadi bagian dari stimulus fiskal,” jelasnya.
Newsrun mengatakan Kementerian ATR/BPN akan berupaya lebih keras untuk menyelesaikan RDTR yang dimulai pada tahun 2025, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dalam tiga tahun ke depan.
“Kalau kita mau sehat, RDTR-nya 2.000 RDTR. Sekarang RDTR-nya hanya 567, masih kekurangan sekitar 1.400,” kata Neusron.
Sekadar informasi, penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR) yang komprehensif merupakan program prioritas Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, perlu dilakukan percepatan penyusunan RDTR untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia yang lebih kompetitif.
Leave a Reply