Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan telah melakukan pra-pembiayaan atau penerbitan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp 85,9 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan pada tahun 2025.
Terkait tantangan global yang masih besar, kami mengantisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan harga yang wajar atau biaya dana dan risiko dikelola dengan baik, kata Direktur Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Suminto. , dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin.
Menurut Sumint, pra-pembiayaan ini akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025.
Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk menukar utang dengan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.
Dalam APBN tahun 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp159,7 triliun melalui pembiayaan non-hutang.
Untuk pembiayaan utang, Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN. Sedangkan Rp 133,3 lainnya berasal dari pinjaman.
Namun sesuai ketentuan UU APBN, kita mempunyai keleluasaan dalam menggunakan instrumen utang sehingga SBN dan pinjaman bisa saling substitusi, kata Suminto.
Selain penerbitan surat utang, pemerintah masih memiliki surplus sisa pembiayaan anggaran tahun berjalan (SILPA) dari APBN 2024 sebesar Rp45,4 triliun yang dapat digunakan untuk dukungan pembiayaan.
Lalu ada Surplus Anggaran (SAL) APBN 2024 yang juga bisa dijadikan tambahan bantalan kebutuhan pendanaan tahun 2025.
APBN 2024 mencatat defisit sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2024.
Pendapatan pemerintah secara umum menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi sementara sebesar Rp2.842,5 triliun. Sedangkan belanja pemerintah tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun.
Saldo primer terealisasi Rp 19,4 triliun. Realisasi awal pendanaan anggaran mencapai Rp553,2 triliun dan SILPA mencapai Rp45,4 triliun.
Leave a Reply