Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Jakarta (Antara) – Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Marurar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan proyek Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat populer di kalangan pengembang dan memudahkan masyarakat memiliki rumah layak huni.

“Minat masyarakat untuk menggunakan KPR FLPP untuk perumahan bersubsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan rakyat ini harus didukung dan dilanjutkan,” kata Marurar atau Ara di Jakarta.

Untuk itu, Kementerian MCO mendukung kelanjutan program KPR FLPP namun dengan rasio 50:50 dari APBN dan Perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui FLPP KPR merupakan langkah nyata pemerintah untuk mendorong masyarakat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Banyak pihak perbankan dan pengembang perumahan yang meminta Kementerian MCO untuk melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan program 3 juta rumah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam penyusunan anggaran FLPP KPR, yang tadinya porsi APBN dan perbankan 75:25, diubah menjadi 50:50 sehingga bisa dilakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

“Umumnya kredit macet FLPP KPR rendah di perbankan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan FLPP KPR dan bisa melunasinya sebelum jatuh tempo. Pengembang dan perbankan juga akan sangat senang jika kuota FLPP KPR ditingkatkan ke depannya,” kata Ara. .

Namun dukungan dan pengawasan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan agar penyampaiannya benar-benar mencapai sasaran. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN pada KPR FLPP agar tingkat bunga KPR bersubsidi tetap konstan selama masa tenor.

Ia mengatakan, langkah nyata dan dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menambah kuota sebagai upaya mendukung FLP KPR. Kementerian PKP sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit pencairan KPR FLPP yang dilakukan selama ini.

“Tahun depan kami ingin menambah KPR FLPP menjadi 800.000 unit. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP dan pemangku kepentingan lainnya bahwa program ini sangat sukses. pemerintahan sebelumnya dan “Itu bagus, jadi harus didukung,” kata Ara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *