Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan implementasi rencana perjanjian kerja sama migas baru dalam bentuk distribusi umum akan mendorong investasi di sektor hulu migas.
Menurut dia, rencana bagi hasil baru tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat menarik bagi investor, serta mempercepat eksplorasi dan produksi migas.
Rencana distribusi minyak baru ini lebih kompetitif dan dirancang untuk menarik perhatian investor global. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kapasitas produksi migas dalam negeri, kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Penandatanganan perjanjian kerja sama Wilayah Kerja Migas Migas Andaman Tengah (WK Migas) merupakan WK pertama yang menggunakan skema fraksinasi minyak mentah baru.
Kontraktor patungan WK Central Andaman (KKKS) merupakan konsorsium Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd. Sebagai operatornya adalah Harbour Energy.
Konsorsium KKKS membayar US$300.000 untuk menandatangani dan menerbitkan obligasi kinerja sebesar US$1,5 juta.
Kontrak WK Andaman Tengah merupakan sejarah baru bagi investasi di sektor migas karena merupakan kontrak dengan skema pecahan biasa yang baru, terutama berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024. pada Mentah. Perjanjian distribusi produk.
Peraturan ini menggantikan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Umum.
Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman dan Komponen Kontrak Distribusi Distribusi Produk Umum.
Pembaruan peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.
Salah satu poin penting dari aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang didapat kontraktor bisa mencapai 75-95 persen.
Dalam kontrak biasa pecahan yang lebih tua, bagi hasil kontraktor sangat bervariasi dan bisa sangat rendah, hingga nol persen dalam kondisi tertentu.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan menyederhanakan proses perizinan sektor migas guna mempercepat eksplorasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah membatalkan ratusan izin yang menghambat proses ekstraksi minyak dan gas.
Bahlil menegaskan, pemerintah mengurangi izin produksi migas dari 320 menjadi hanya 140 guna menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.
“Kami ingin memastikan eksplorasi migas tidak terkendala birokrasi yang berbelit-belit. Ratusan izin telah kami potong untuk mempercepat eksplorasi migas di Indonesia,” kata Bahlil.
Leave a Reply