Istanbul (ANTARA) – Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengatakan organisasinya telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 pejabat rezim terlibat dalam kejahatan perang di bawah rezim Bashar al-Assad.
Dalam wawancara dengan Anadolu, yang diberitakan pada hari Kamis, Abdulghani menyerukan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat, dan mendesak pemerintah baru Suriah untuk segera membentuk pengadilan nasional untuk tujuan tersebut.
Ia memperingatkan bahwa tanpa keadilan, kemarahan dapat membalas dendam pada keluarga korban.
“Assad dan para pejabat tingginya harus diadili,” kata Abdulghani.
Jika keadilan ditegakkan, lanjutnya, rakyat Suriah akan berkontribusi pada pembangunan kembali negaranya.
Dia menekankan perlunya dukungan internasional, termasuk keahlian dan bantuan keuangan untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah.
Abdulghani juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di dalam tahanan, dan mengatakan SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi atas perintah Assad.
“Para korban ini harus mendapat kompensasi dan seluruh pelaku harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Direktur tersebut menyerukan persatuan di antara rakyat Suriah dan menekankan perlunya Suriah yang demokratis yang menjamin hak-hak warga negaranya, seperti negara-negara lain.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada negara tetangga, terutama Turki, Yordania, dan Lebanon, atas dukungannya.
Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama 24 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Sumber: Anatolia
Leave a Reply