Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai perlu adanya penataan kembali kepemimpinan di lingkungan Pemerintahan (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempererat hubungan antar lembaga. Selain itu, rekonstruksi posisi tersebut juga merupakan upaya untuk menunjang status Jakarta yang tetap menjadi kota global tanpa menjadi ibu kota. Benar (agar hubungan birokrasi bisa ditingkatkan), saya sangat mendukung, lagipula Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi statusnya saat ini menjadi daerah khusus, kata Trubus usai dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Baca Juga: KPU DKI Laporkan Persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 Hampir Selesai 90 Persen modal.
“Pergantian pemerintahan kemarin cepat sekali, kebanyakan hanya politik. Karena dulu Jakarta berstatus DKI. Sekarang DKJ, jadi harus diubah semuanya,” saran Trubus.
Civitas akademika Universitas Trisakti juga menilai, pengabdian 305 pejabat di Pemda DKI yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi terbilang hati-hati. Baca Juga: Bawaslu DKI Ingatkan Pejabat Pengumpulan Surat Suara Tanpa Mencampur yang kurang terbaik dan harus ada perubahan. Sementara itu, ada perubahan struktur, jelas Trubus kepada Pemda DKI.
Di sisi lain, Trubus juga melihat kembalinya Marulah Matali ke posisi Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi salah satu motivasi melakukan perubahan tersebut. Pasalnya Marullah merupakan orang tua di wilayah pemerintahan DKI Jakarta.
“Saya melihat masuknya Marulah Matali pada posisi Sekda, saya kira ini menjadi pendorong semua perubahan, karena beliau memahami situasi,” kata Trubus. Baca Juga: Bawaslu DKI Bersama KPU dan Satpol PP Kuasai APK di Masa Damai. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah melepas 305 pengurus, pengawas, dan pimpinan Pemprov DKI Jakarta di Balai. Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (12/11).
Para pejabat terpilih, kata Teguh, telah melalui proses seleksi yang ketat, dengan bimbingan dan dukungan sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya di Pemda DKI Jakarta.
“Proses pengabdiannya prosesnya panjang, sejak Agustus lalu. Makanya, prosesnya tidak cepat. Saya laksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada kepentingan yang tidak seperti itu, ada tidak ada urusan. Hal-hal ini ditemukan. Silakan perempuan dan perempuan bisa mendaftar, jelas Teguh.
Leave a Reply