JAKARTA (ANTARA) – Institut Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL) menilai pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen bersama untuk menghapuskan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan, dan mendorong pengembangan energi terbarukan saat merundingkan rencana pengurangan dan transisi. .
“Ini termasuk tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, biofuel skala besar dan penyimpanan karbon atau CCS,” kata penjabat direktur Lembaga Lingkungan Hidup dan Iklim Indonesia. Dalam keterangan Institute of Environmental Law (ICEL) Siharan di Jakarta, Senin.
Siharan, yang menghadiri konferensi perubahan iklim PBB COP29 di Baku, Azerbaijan, percaya bahwa kenaikan suhu global dapat dijaga di bawah 1,5 derajat Celcius hanya dengan komitmen yang kuat untuk mengakhiri bahan bakar fosil dan melindungi lingkungan.
Direktur Eksekutif Yayasan Pikul yang juga Ketua Asosiasi Rakyat untuk Keadilan (ARUKI) Tori Kuswardono mengatakan, setidaknya ada lima isu yang harus menjadi fokus tim Indonesia.
Pertama, pemerintah harus termotivasi untuk bertindak dan menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan suhu 1,5 derajat Celcius. Kedua, pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan lingkungan alam sebagai faktor penting dalam mendukung adaptasi.
Ketiga, Indonesia harus mampu menekan negara-negara maju untuk memenuhi komitmen dukungan iklim mereka, termasuk peningkatan dukungan untuk mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan.
Keempat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus mampu memajukan agenda redistribusi kekayaan dan akses sumber daya untuk menjamin pemerataan yang merupakan syarat menghadapi perubahan iklim.
Kelima, pemerintah harus melindungi kelompok rentan dan memastikan partisipasi masyarakat yang berarti. Hal ini termasuk melibatkan perempuan, pemuda, komunitas lokal, petani kecil, nelayan kecil dan tradisional, pekerja, kelompok penyandang disabilitas dan komunitas rentan lainnya dalam mitigasi dan adaptasi.
COP29 resmi dimulai pada Senin, 11 November 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi lebih dari 500 orang yang dipimpin oleh adik Presiden Prabowo, Hashim S. Jojohadikusumo. Hashim menjabat sebagai Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup.
Selain melanjutkan komitmennya terhadap perubahan iklim sejak era Presiden Joko Widodo, ia akan menerapkan kebijakan perdagangan karbon dengan upaya penghijauan energi hemat karbon dan pasokan pangan.
Leave a Reply