Jakarta (Antara) – Akhir tahun 2024 menjadi masa kritis bagi komunitas ilmu tanah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto Pada tanggal 8 November 2024, Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian diundangkan.
Salah satu langkah penting dari Perintah Eksekutif ini adalah pembentukan departemen tingkat pertama baru yang dipimpin oleh Direktur Pertanian dan Pengairan (Direktorat).
Direktorat ini bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait lahan pertanian dan irigasi.
Direktorat Jenderal Pertanian dan Pengairan merupakan anugerah istimewa bagi komunitas ilmu tanah seiring kita merayakan Hari Tanah Sedunia pada tanggal 5 Desember setiap tahunnya.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sepakat untuk merayakan Hari Tanah Sedunia pada tanggal 5 Desember, memperingati hari ulang tahun Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand.
Dunia tahu bahwa Raja Thailand memberikan nyawanya untuk melindungi Bumi.
Raja Bhumibol Adulyadej sangat peduli dengan tanah tempat ia berdiri dan memerintah.
Raja Bhumibol Adulyadej selalu memastikan bahwa sumber daya lahan dan air dimasukkan dalam kebijakan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian.
Akhirnya, Thailand dikenal tidak hanya sebagai ibu kota pertanian dunia, namun juga sebagai lumbung pangan dunia.
Sejak dimulainya pada tahun 2014, Hari Tanah Sedunia telah dirayakan secara serentak di seluruh dunia oleh komunitas ilmu tanah global.
Salah satu tujuan perayaan WSD yang diadakan serentak di seluruh dunia adalah untuk menarik perhatian nasional dan internasional terhadap permasalahan pertanahan dan memastikan bahwa pertanahan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Tanah yang sehat adalah fondasi utama untuk membangun pertanian berkelanjutan dan mencapai tujuan swasembada pangan.
WSD menganjurkan pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan.
Kembali ke konteks Indonesia, keberadaan direktorat baru ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan lahan dan air sebagai prioritas utama dalam mencapai swasembada pangan Indonesia.
Tanpa lahan yang memadai dan air yang cukup, swasembada pangan hanya tinggal impian belaka.
Departemen ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan praktik pengelolaan lahan dan irigasi, dimana dinilai terdapat kesenjangan hasil penelitian di bidang ilmu tanah dan pengelolaan sumber daya lahan.
Dengan adanya Direktorat baru ini, Presiden ingin memastikan langkah menuju swasembada pangan tidak dilakukan secara sembarangan dan tergesa-gesa. Kecepatan harus diseimbangkan dengan cermat.
Sesuai arahan tersebut, Menteri Pertanian Amran Suleman menunjuk Sekretaris Jenderal Institut Ilmu Tanah Indonesia (HITI) sebagai Direktur Eksekutif.
Secara terpisah, dua ilmuwan tanah lainnya telah ditunjuk sebagai Direktur Pusat Standardisasi Peralatan Tanaman Pangan BSIP dan Direktur Konservasi dan Penyediaan Tanah.
Ketiga pejabat ini merupakan ilmuwan yang telah lama berkontribusi dalam penelitian ilmu tanah dan diakui keunggulannya.
Tentu saja masyarakat berharap penunjukan para ahli tersebut bukan sekadar langkah simbolis, melainkan upaya strategis untuk memastikan kebijakan yang dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian.
Kelestarian lingkungan hidup
Sebelumnya, masyarakat khawatir rencana seperti penutupan sawah baru akan dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kini, dengan keterlibatan para ahli tanah, diharapkan permasalahan tersebut dapat berhasil diatasi.
Direktorat Jenderal Pertanian, Pertanahan dan Pengairan merupakan forum yang merumuskan kebijakan pertanahan secara keseluruhan.
Padahal, salah satu tugas pokok direktorat ini adalah memastikan kegiatan seperti pembuatan sawah baru atau rehabilitasi sawah terlantar dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan karakteristik lahan tertentu.
Ini melindungi lingkungan dan memberikan keberlanjutan jangka panjang.
Ilmuwan yang menjadi birokrat pemerintah mempunyai peranan penting sebagai “pendidik” dalam masyarakat.
Masyarakat perlu diingatkan bahwa upaya mencapai swasembada pangan bukan sekadar lari cepat 100 meter, melainkan lari maraton sepanjang 42 kilometer.
Lari maraton membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan, tetapi juga memerlukan strategi untuk mengontrol pernapasan, menjaga kesehatan mental, dan tetap konsisten hingga garis finis.
Menurut sejarah, sejak tahun 1984, angka swasembada pangan Indonesia belum melebihi tiga tahun.
Hal ini merupakan pelajaran penting bahwa swasembada pupuk tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat namun juga kinerja yang konsisten dalam situasi seperti perubahan iklim, kekurangan pupuk akibat konflik internasional, dan perubahan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, berdirinya departemen ini juga menjadi kabar baik bagi mahasiswa ilmu tanah di Indonesia.
Mereka kini mempunyai contoh nyata bagaimana ilmu tanah dapat memainkan peran strategis dalam kebijakan publik yang lebih luas.
Keberadaan departemen baru ini akan memberikan ruang yang luas bagi lulusan ilmu tanah untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.
Inisiatif ini juga diharapkan dapat merangsang minat generasi muda terhadap ilmu tanah yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan bidang ilmu lainnya.
Ketika dampak nyata ilmu tanah terhadap ketahanan pangan menjadi lebih jelas, mahasiswa dan peneliti awal diharapkan mengembangkan inovasi dan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Terakhir, masyarakat ingin agar Direktorat Jenderal Pertanian, Pertanahan, dan Pengairan tidak hanya menjadi kebijakan baru, tetapi juga mencerminkan tekad masyarakat untuk memprioritaskan lahan dan air di tingkat nasional.
Dalam jangka panjang, direktorat ini diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya sistem pertanian yang berkelanjutan, berketahanan iklim, dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Kami berharap kebijakan ini menandai dimulainya era baru dalam ilmu tanah dan irigasi, tidak hanya sebagai bidang teknis tetapi juga sebagai entitas strategis untuk menjamin kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.
Dengan kerja sama para ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat, impian besar ini tidak akan menjadi mimpi belaka melainkan sebuah kenyataan yang dapat kita capai bersama.
Langkah besar ini lebih dari sekadar terhenti, namun merupakan pengingat bahwa hal ini merupakan landasan keberlanjutan negara.
Dengan semangat kerjasama, visi strategis dan dedikasi profesional, Direktorat Jenderal Pengairan Lahan Pertanian berpotensi mengubah sejarah pertanian di Indonesia.
Jika diterapkan secara konsisten dan berani, kebijakan ini dapat menciptakan warisan abadi yang tidak hanya mendukung generasi saat ini namun juga meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.
Tanah selalu siap untuk menumbuhkan kehidupan. Mari kita pelihara dan jadikan kebijakan ini sebagai batu loncatan menuju masa depan kedaulatan pangan Indonesia yang berkelanjutan dan bermartabat.
*) Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN).
Leave a Reply