Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi Pro-Jakarta Syafti Hidayat meminta agar pelantikan pejabat Eselon II, III, dan IV Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu hingga gubernur terakhir menjabat.
Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga suasana birokrasi yang baik di Pemprov DKI Jakarta.
“Penting agar setiap orang dapat bekerja dengan tenang tanpa perlu khawatir akan promosi dan penurunan pangkat dan dalam waktu yang singkat,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pelantikan Pramono Anun dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2025-2030 akan berlangsung pada 02/07/2025.
Menurut aktivis senior Prodem, Gubernur terpilih Pramono Anung harus diberi kebebasan menunjuk pejabat Eselon II, III, dan IV untuk membantunya memastikan visi, misi, dan janji kampanye dapat terlaksana dengan baik.
Saya mohon Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga harus bersabar. Tidak perlu bergosip atau berbuat apa-apa, kata Sjafti.
Menurut dia, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebaiknya lebih fokus pada masa transisi dengan melakukan sinkronisasi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta.
Saya juga menyarankan agar Pak Taeguh lebih mempersiapkan diri menghadapi serah terima kepemimpinan di Jakarta. Selain itu, Mas Pram dan Bang Doel juga sudah membentuk tim transisi, kata pria yang akrab disapa Ukok itu.
Aktivis asal Jakarta lainnya, Marlo Sitompul, menilai jika Teguh selaku Plt Gubernur DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Marullah Matali semakin banyak berganti pejabat Eselon II, III, dan IV, maka akan menimbulkan situasi kontraproduktif.
“Saya minta Pak Teguha dan Pak Marulla tidak melantik pejabat Eselon lagi. Fokus saja bekerja dengan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang ada,” ujarnya.
Marlo menegaskan, waktu dua bulan tentu tidak terlalu lama sehingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru terpilih juga menjadi insentif bagi Pramono Anung-Rano Karno (Doels) untuk menyiapkan komposisi yang diperlukan.
“Saya minta kepada Dirut saat ini fokus dulu pada optimalisasi penyerapan APBD 2024. Ancaman hujan ekstrem dan gelombang pasang. Kemudian pastikan Natal dan Tahun Baru di Jakarta baik,” ujarnya.
Leave a Reply