Jakarta (Antara) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta masih menunggu langkah lebih tegas untuk transparansi seluruh kebijakan publik dari tiga calon Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Rabu, komitmen tersebut merupakan indikasi minat masyarakat dalam memilih calon pemimpin Jakarta yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mendorong terbentuknya Partai Republik. Pemerintah. Lebih terbuka, sensitif dan responsif terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan perkotaan.
Menurut Harry yang merupakan salah satu penyelenggara debat ketiga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 pada Minggu (17/11), empat isu gamblang terkait keterbukaan informasi publik segera tercapai secara berkelanjutan. Pembangunan Jakarta mencakup transparansi anggaran pengendalian banjir.
Selain itu, transparansi ketersediaan air bersih di Jakarta juga dalam kesepakatan antara lembaga publik (Fassum) dan lembaga publik (Fasos).
Transparansi dalam pengurangan emisi, polusi udara dan peralihan ke energi terbarukan.
Debat ketiga dengan topik “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” sekaligus menjadi penutup rangkaian diskusi publik Pilkada DKI Jakarta 2024.
Namun, kata Harry, masyarakat Jakarta harus lebih mengetahui program dan kebijakan yang mendukung kepentingan publik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, tanggap terhadap isu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Harry berharap keempat isu tersebut bisa menjadi acuan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin Jakarta.
Leave a Reply