MOSKOW (ANTARA) – Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di Korea Selatan Han Dong Hoon mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (16/12), lapor kantor berita Yonhap.
Han sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, meskipun awalnya dia menentang tindakan tersebut dan merekomendasikan agar presiden tersebut mengundurkan diri.
Han juga mendesak anggota parlemen dari partainya untuk memilih sesuai dengan “keyakinan” mereka.
Meski keputusan internal partai menolak pemakzulan, namun 12 anggota parlemen PPP justru mendukung pemakzulan tersebut.
“Saya mengundurkan diri sebagai ketua Partai Kekuatan Rakyat,” kata Han seperti dikutip Yonhap.
“Akibat runtuhnya Dewan Agung partai, saya tidak mungkin menjalankan tugas saya sebagai ketua umum partai,” lanjutnya.
Han menambahkan bahwa dia telah berusaha keras untuk menemukan cara yang lebih baik bagi negaranya selain pemakzulan, namun usahanya gagal.
Pengunduran diri Khan terjadi 146 hari setelah ia terpilih sebagai ketua partai pada kongres PPP pada 23 Juli.
Tak lama setelah parlemen menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, Han mengumumkan niatnya untuk tetap menjabat sebagai ketua.
Namun, lima anggota Dewan Tertinggi partai yang terpilih mengundurkan diri, yang menyebabkan pimpinan partai secara otomatis diberhentikan.
Setelah pengunduran dirinya secara resmi, PPP akan melakukan transisi ke sistem pemerintahan melalui komite darurat.
Sebelumnya, parlemen Korea Selatan mendukung pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, 204 anggota parlemen mendukung pemakzulan, 85 menentang, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah.
Pemungutan suara tersebut dihadiri oleh 300 anggota parlemen Korea Selatan.
Setelah pemakzulan dikonfirmasi oleh parlemen, kekuasaan Joon Suk-yeol untuk sementara ditangguhkan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan memberhentikan presiden untuk selamanya.
Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk mengambil keputusan, dan Perdana Menteri Han Duk-su akan bertindak sebagai kepala negara selama proses tersebut.
Mahkamah Konstitusi mulai mendengarkan banding Yoon Suk-yeol pada hari Senin.
Namun, menurut para ahli yang diwawancarai oleh RIA Novosti, pengadilan kemungkinan akan memakan waktu hampir enam bulan penuh yang diizinkan oleh undang-undang untuk memutuskan apakah akan mencopot atau mengangkat kembali Yoon sebagai presiden Korea Selatan.
Sumber: Sputnik-OANA
.
Leave a Reply