Seoul (ANTARA) – Partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat (DP), pada Selasa menyatakan tekadnya untuk memecat presiden sementara Han Duck-soo setelah dia menolak mengesahkan dua undang-undang terkait penunjukan jaksa khusus.
RUU ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee.
Park Chan-dae, pemimpin sayap DP, melontarkan pernyataan tersebut segera setelah rapat Kabinet yang dipimpin Han berakhir, tanpa meninjau kedua RUU tersebut.
RUU tersebut mengarahkan jaksa khusus untuk menyelidiki periode singkat penegakan darurat militer yang dilakukan Yoon, serta tuduhan korupsi yang melibatkan ibu negara.
“Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Presiden sementara dan Perdana Menteri Han Duck-soo,” kata Park pada pertemuan partai.
Menurut Park, Han secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap penegakan hukum.
“Tidak ada cara lain untuk menafsirkan hal ini selain (secara taktis) untuk mengulur waktu dan memperpanjang pemberontakan,” katanya, mengacu pada dugaan bahwa Yoon melakukan pemberontakan karena dia telah memberlakukan darurat militer.
Partai Demokrat telah mengancam akan mengambil langkah-langkah untuk memecat Han dari jabatannya jika presiden sementara Korea Selatan tidak menandatangani RUU tersebut pada hari Selasa.
Namun, DP belum memutuskan kapan akan mengambil langkah untuk mencopotnya dari jabatannya.
Partai tersebut kemungkinan masih akan melihat apakah Han akan menunjuk seorang hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan dibuat pada sidang pemakzulan Majelis Rakyat terhadap Yoon di bawah darurat militer.
Seorang pejabat senior di Kantor Perdana Menteri menyesali ancaman DP untuk memecat Han.
“Saya sangat menyesal dan saya yakin mereka akan mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati di masa depan,” katanya kepada wartawan.
Sumber: Yonhap-OANA
Darurat militer menyebabkan pemakzulan presiden Korea Selatan
Leave a Reply