BEIJING (ANTARA) – Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan negaranya berharap dapat menjaga hubungan dengan Korea Selatan meski ada tentangan dari Presiden Yun Suk Yeol.
“Kami berharap Korea Selatan terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama dalam kerja sama kami,” kata Lin Jian pada konferensi pers di Beijing, Senin.
Pada hari Sabtu (14/12), Parlemen Korea Selatan melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas keputusannya untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, namun gagal.
Dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara dalam sidang parlemen, 204 menyetujui penolakan Presiden Yun. Sejauh ini, 85 anggota memilih tidak menentang, delapan suara tidak sah, dan tiga suara menolak.
Artinya, kepemimpinan Yoon Suk-yeol telah diberhentikan sejak keputusan pemakzulan diterima dari kantornya. Perdana Menteri Han Duk-soo adalah presiden saat ini.
“Kami telah memperhatikan perkembangan politik terkini di Korea Selatan. Ini adalah perkembangan internal Korea Selatan, yang tidak akan saya komentari,” kata Lin Jian.
Namun, Lin Jian menekankan bahwa Tiongkok dan Korea Selatan adalah tetangga dan mitra yang penting.
“Perkembangan hubungan bilateral yang lancar dan stabil merupakan kepentingan kedua belah pihak. Kebijakan Tiongkok di Korea Selatan konsisten dan kami akan terus mempertahankan kebijakan ini,” tambah Lin Jian.
Lin Jian mengatakan bahwa Semenanjung Korea yang damai dan stabil adalah demi kepentingan semua pihak dan memerlukan upaya kuat dari semua pihak.
Resolusi pertama yang disahkan Sabtu (7/12) lalu tidak terlaksana karena hampir seluruh anggota parlemen PPP melakukan aksi mogok.
Para penentang menuduh PBB melanggar konstitusi dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember. Pada tanggal 4 Desember, Presiden memberlakukan darurat militer selama enam jam di pagi hari setelah anggota Parlemen setuju untuk mencabut undang-undang tersebut.
Dakwaan kedua, yang membatalkan sebagian besar dakwaan Yun, juga mencakup tuduhan bahwa Yun memerintahkan militer dan polisi untuk menangkap anggota parlemen ketika darurat militer masih berlaku.
Langkah selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah parlemen mengeluarkan resolusi yang membekukan dan membekukan pemerintahan Yun.
Mahkamah Konstitusi mempunyai waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan mencopot Yun sebagai presiden atau mengangkatnya kembali.
Jika Yun dicopot dari jabatannya, pemilihan nasional untuk memilih penggantinya akan diadakan dalam waktu 60 hari. Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada tahun 2017.
Leave a Reply