Jakarta (ANTARA) – Anggota Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai kasus pungli di Proyek Gudang Jakarta (DWP) tidak menghentikan penyidikan terhadap 18 orang yang bahkan bukan Presiden.
Prioritas orang-orang itu harus diselidiki, baik di lapangan maupun prosesnya, kata Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Bambang mengatakan, atasan mereka diperiksa karena banyaknya petugas polisi, Kapolda Metro, dan Badan Narkoba Polri.
“18 orang itu tidak bisa disebut perseorangan, tapi berkelompok dan biasanya kelompok harus ada pemimpinnya. Apakah ada keterlibatan dalam penertiban peredaran narkoba atau tidak? Perlu ada penyidikan yang mendalam dan jujur,” ujarnya.
Bambang juga mengatakan, jika pimpinan orang-orang tersebut tidak diusut, maka masyarakat akan berasumsi bahwa para pemimpin tersebut mendapat titipan dari sebagian dari mereka sendiri.
“Karena peran atasan adalah atasan yang harus memahami tindakan bawahannya, ia mengabaikannya. Ketika atasan membiarkan penyalahgunaan, maka percuma saja jika tidak ada keuntungan atau keuntungan yang bisa diperoleh,” ujarnya.
Bambang juga menambahkan, bagi petugas keamanan yang paham hukum, tindakan pengumpulan uang ilegal tersebut merupakan tindakan yang disengaja, bukan sembarangan. .
Sebelumnya, Anggota Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan, ada 18 anggota polisi yang terlibat pemerasan uang rapat DWP harus diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) bukan atau dipecat.
“Kasus ini tidak hanya mempermalukan Institut Polri, tapi juga mempermalukan masyarakat dan negara. Bambang di Jakarta, Sabtu (21/12).
Menurutnya, tindakan banyak polisi tersebut telah merusak reputasi pariwisata, khususnya sektor MICE (rapat, insentif, pertemuan, pameran) yang didukung pemerintah.
Bambang mengatakan, Indonesia di sektor MICE, termasuk hiburan dan olahraga, tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Dugaan tindakan polisi melecehkan warga Malaysia di pertemuan DWP juga akan mencoreng nama baik Indonesia.
Dampaknya bukan hanya 18 orang yang tidak dikenakan sanksi moral dan disiplin lagi, tapi ada kerugian negara, promosi pariwisata yang banyak menghabiskan anggaran menjadi rusak karena perilaku polisi yang tidak. mereka memiliki pengetahuan. negara hanya mengikuti kepentingan individu dan kelompok,” ujarnya.
Leave a Reply