JAKARTA (ANTARA) – Perum Bulog berada di titik perubahan besar. Rencana restrukturisasi yang menempatkan Bulog sebagai lembaga independen langsung di bawah presiden ini menandai langkah memperkuat posisinya sebagai organisasi pangan.
Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyesuaikan kiprah Bulog dengan kebutuhan zaman, memastikan kesesuaiannya dengan masyarakat.
Keputusan ini sejalan dengan visi Bulag yang fokus pada pelayanan publik terbaik, tanpa tanggung jawab bisnis yang mencari keuntungan.
Sebagai organisasi independen, Bulag fleksibel dalam menangani pangan dan logistik negara, dengan fokus kuat pada stabilitas harga dan ketersediaan produk-produk penting.
Dahulu, khususnya pada masa Orde Baru, Bulaga berperan penting sebagai “penjaga gerbang” stabilitas harga pangan melalui harga khusus dan plafon.
Oleh karena itu, dengan status barunya sebagai organisasi independen, Bulag berpeluang menjalankan tugas tersebut secara efektif, tanpa kendala administratif yang biasanya membatasi kinerjanya sebagai BUMN.
Kebangkitan ini merupakan semangat baru yang telah lama ditunggu-tunggu. Struktur baru Bulag memungkinkan organisasi tersebut untuk lebih fokus pada misinya, seperti mendistribusikan bantuan pangan, mengelola cadangan pangan pemerintah, dan menstabilkan harga komoditas.
Langkah ini memperkuat dukungan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang bergantung pada ketersediaan pangan yang terjangkau.
Perbedaan Bulog
Varian Bulog mencakup beragam program lanjutan yang menawarkan manfaat nyata. Beberapa program yang telah dan akan terus dijalankan BULAG menunjukkan keseriusan organisasi dalam menjalankan tugas pokoknya.
Pertama, program langsung penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 22 juta keluarga penerima bantuan pangan. Proyek ini merupakan bukti nyata kontribusi Bulog dalam mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pangan pokok.
Kedua, Bulag terus mendistribusikan beras SPHP (Persediaan Pangan dan Stabilisasi Harga) melalui kios-kios di lebih dari 26.000 toko dan pasar serta toko pendukung di wilayah yang terjangkau konsumen.
Kerja sama dengan pemasok terus ditingkatkan, sehingga titik penjualan semakin tersebar hingga mendekati konsumen akhir. Sekitar 350.000 ton beras telah terdistribusi hingga akhir Februari 2024.
Ketiga, Bulag menambah stok di Pasar Induk Beras Sipinang (PIBC) dan bekerja sama dengan PT Food Center Jakarta baik untuk beras SPHP maupun beras premium (komersial).
Berhasil meningkatkan beras di PIBC dari 30 ribu ton menjadi 37 ribu ton, sebuah kesuksesan besar dalam menjaga kestabilan pasokan.
Keempat, pendistribusian beras SPHP dan beras premium juga dilakukan melalui gerai ritel modern baik nasional maupun lokal. Sejak Januari hingga Februari 2024, Bulog telah mendistribusikan puluhan ribu ton beras ke pusat perbelanjaan modern, sehingga menjamin akses pangan bagi masyarakat perkotaan.
Kelima, proyek Bulag SIAGA (AkSI JAga HargaGA) merupakan proyek besar yang dikembangkan dan dijual langsung ke konsumen di wilayah khusus. Program tersebut telah berhasil menjangkau wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan total 52 titik penjualan, dan rencana penambahan hingga 100 titik di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Keenam, Bulag terus menjaga stok pemerintah dengan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pangan komersial. Langkah ini akan memastikan pangan negara tetap terjaga hingga akhir tahun.
Ketujuh, Bulag memantau hasil panen di area produksi untuk menjamin pasokan gabah dan beras. Upaya ini tidak hanya untuk memperkuat CPP tetapi juga untuk mendukung petani lokal dengan membeli produk mereka dengan harga yang bagus.
Pemberdayaan Bulog
Dengan kebangkitan tersebut, Bulag diharapkan dapat lebih fokus pada misi utamanya, yaitu menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Perubahan ini memberikan peluang bagi Bulog untuk beradaptasi terhadap tantangan baru, termasuk ancaman perubahan iklim, volatilitas pasar global, dan fluktuasi harga komoditas global.
Keberhasilan Bulag tidak hanya menunjukkan efektivitas perubahan kelembagaan tersebut, namun juga merupakan tanda komitmen pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik.
Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama dalam ketahanan pangan, harus terus mendukung Bulog untuk mengatasi tantangan yang ada melalui peraturan yang mendukung, anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.
Namun pembaruan ini memerlukan peningkatan kemampuan internal Bulog. Sebagai organisasi otonom, Bulag harus mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan teknis secara efektif.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap blog.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan negara.
Diharapkan dengan status barunya sebagai organisasi independen, Bulag akan lebih mampu melanjutkan perannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan negara, serta menjadi garda terdepan dalam menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Pemberdayaan Bulog menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia.
*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.
Leave a Reply