Jakarta (ANTARA) – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia pada Selasa (12 Maret) mengadakan audiensi dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI Fathan Subchi untuk membahas permasalahan yang dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan siaran pers PPI Dunija yang diperoleh, Rabu (13 April), mereka menyatakan, sebagai organisasi pelajar Indonesia di luar negeri di 66 negara, mereka telah menyampaikan banyak permasalahan yang mereka temui ke BPK.
Koordinator PPI Dunia, Marhadi, yang juga merupakan mahasiswa PhD di Universitas Pertanian dan Ilmu Biologi Hongaria di Budapest, menyampaikan beberapa topik penting pada kesempatan tersebut.
Permasalahan pertama yang dikemukakan adalah tingginya biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa LPDP di luar negeri tidak sebanding dengan nilai beasiswa yang diterimanya.
“Banyak penerima beasiswa yang harus menjual asetnya untuk bisa berangkat, yang pada akhirnya terhambat oleh tingginya biaya hidup sehingga mempengaruhi prestasi akademik mahasiswanya,” kata mantan presiden PPI Hongaria ini.
Permasalahan selanjutnya adalah keluhan banyak sarjana yang mengaku tidak ingin kembali ke Indonesia karena jurusan yang mereka pelajari tidak sesuai dengan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga banyak masyarakat yang memilih tinggal dan bekerja di Indonesia.
Permasalahan ketiga yang mereka soroti adalah kurangnya LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia, karena banyak pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah tidak berkesempatan menerima LPDP.
“Kami berharap pelajar Indonesia di Timur Tengah juga menjadi perhatian pemerintah,” kata Koordinator Wilayah PPID Timur Tengah dan Afrika, Ahmad Dailami Fadhil.
Permasalahan keempat, banyak mahasiswa penerima beasiswa di luar LPDP yang memerlukan dukungan dana dari LPDP.
PPI Dunia juga mengusulkan program tambahan dana dari dana LPDP untuk membantu mahasiswa berprestasi melanjutkan dan menyelesaikan studinya. Saat ini, hanya pelajar di Hongaria yang mendapatkan manfaat tambahan LPDP.
Sementara permasalahan kelima yang mereka kemukakan adalah kurangnya atase pendidikan di beberapa negara yang berpenduduk lebih dari 5.000 pelajar Indonesia, seperti Turki dan Taiwan.
Untuk itu, PPI Dunia menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan perlunya wadah dimana mahasiswa dapat berkonsultasi dan menyampaikan keluhan terhadap studinya.
Menanggapi hal tersebut, Fathan Subchi sangat berterima kasih atas kunjungan ke PPI Dunia dan akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan PPI Dunia kepada sejumlah pemangku kepentingan.
“Kami memahami tantangan serius yang dihadapi pelajar di luar negeri, termasuk biaya pendidikan. Bersama-sama kita akan mencari solusi terbaik,” kata anggota BPK yang membidangi pemeriksaan pendidikan itu.
Selain itu, Fathan juga menekankan pentingnya data dan informasi pelajar Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah.
“PPI Dunia sebagai organisasi kemahasiswaan harus menjadi mitra utama pemerintah untuk berbagi informasi dan data terkini sehingga pemerintah mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.
“BPK berkomitmen mendorong dan melaksanakan komitmen pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi yang nantinya berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045,” tambah Fathan.
Leave a Reply