Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan manfaat skema gabungan Selisih Suku Bunga Subsidi (SSB) dan Mekanisme Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan di masa depan. distribusi CPR preferensial.
Jika hanya mengandalkan skema FLPP, dia mengingatkan, likuiditas perbankan akan tetap bergantung pada pemerintah. Sedangkan dengan skema SSB, aset Kredit Pemilikan Rumah (SPR) Subsidi nantinya bisa disekuritisasi sehingga likuiditas tidak selalu bergantung pada APBN.
“Makanya kami mengusulkan SSB juga, karena negara hanya mensubsidi selisih bunga dengan uang bank. Tapi uangnya uang bank, bisa dijual ke bank, namanya sekuritisasi. Uang itu nantinya akan digunakan untuk KPR baru. Dengan demikian, likuiditas tidak hanya bergantung pada APBN. Portofolio KPR bisa dijual atau disekuritisasi, uangnya akan digunakan untuk KPR baru agar tidak berhenti dan bergulir terus, kata Nixon dalam Dialog Solusi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin.
Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan Pemerintah akan terlalu besar jika hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi skema FLPP juga tidak bisa disekuritisasi karena sumber likuiditasnya adalah uang pemerintah dan suku bunga 5 persen tidak bisa disekuritisasi.
Jadi, menurut Nixon, pilihan terbaik adalah kombinasi FLPP dan SSB. Namun menurut dia, keputusan skema subsidi KPR tetap berada di tangan pemerintah.
“Jika memungkinkan, kami akan terus menjajaki sumber likuiditas melalui fasilitas FLPP dan dikombinasikan dengan beberapa penggunaan SSB seperti Kredit Usaha Manusia (KUR). KUR sebenarnya mirip dengan SSB dan bisa besar. Saya harap kita bisa melakukan hal yang sama, kata Nixon.
Menurut BTN, pada tahun 2025 total potensi penyaluran CPR “Sejahtera” sebanyak 631.978 unit rumah, dimana 142.769 unit dalam tahap pembangunan dan 489.209 unit belum terbangun. Dari total kapasitas tersebut, mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 96.215 unit dalam tahap pembangunan dan 327.831 unit belum terbangun.
Nixon mengatakan, sepanjang sejarah CPR bersubsidi, jumlah CPR selalu melebihi kuota, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Sedangkan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR mencapai sekitar 30 ribu unit.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau lebih dikenal Ara mengatakan, pemerintah ingin menambah kuota alokasi KPR skema FLPP menjadi 500.000 unit pada tahun 2025. Jumlah tersebut bertambah 280.000 unit dari rencana kuota alokasi tahun depan yang sebelumnya sebesar 220.000 unit. unit
Leave a Reply