JAKARTA (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ilanga Hartarto menilai keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Saya ucapkan terima kasih karena kemarin OECD menyampaikan laporan Indonesia. Saya sudah menyampaikan sebagian besar permasalahannya kepada presiden dan tentunya beberapa poin dan beberapa garis sejalan dengan rencana pemerintah, termasuk peta jalan energi hijau,” ujarnya. Airlangga di Jakarta pada Rabu.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann yang kembali dari perjalanan bisnis ke Indonesia pada 25-28 November 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Sekjen Cormann menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Airlangga pada Rabu.
Saat ini, Indonesia merupakan negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi bersama Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Indonesia sedang melakukan self-assessment terhadap kebijakan, peraturan dan standar nasional terhadap instrumen OECD yang akan disampaikan dalam dokumen memorandum awal.
Airlangga mengatakan, Indonesia saat ini terus gencar melakukan reformasi di berbagai sektor melalui sejumlah kementerian terkait agar selaras dengan standar OECD.
Selain itu, kementerian juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur mereka sehubungan dengan berbagai reformasi ini, dan Kelompok Kerja OECD akan segera melakukan penyesuaian struktural mengenai masalah ini.
Menanggapi komentar Menko Ailangan, Sekjen Corman kembali menegaskan bahwa proses aksesi akan menguntungkan Indonesia dan OECD.
OECD akan belajar banyak di sektor-sektor baru, salah satunya adalah merintis ekonomi digital melalui Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN dengan Indonesia.
Selain itu, Sekjen Cormann juga berharap upaya Indonesia menjadi anggota OECD saat ini dapat membantu mencapai visinya menjadi negara maju dengan perekonomian berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
“Saya yakin kita dapat bekerja sama untuk mendukung perbaikan lebih lanjut di Indonesia.” Proses aksesi mencakup berbagai kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik politik terbaik. Sekretaris Jenderal Corman mengatakan bahwa praktik terbaik global didasarkan pada apa yang telah berhasil dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Cormann juga menghadiri acara presentasi Survei Ekonomi OECD 2024 untuk Indonesia pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi andalan OECD melalui dialog kebijakan antar pengambil kebijakan di negara maju dan berkembang. , termasuk Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Investasi dan Remitansi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco dan Indonesia. Wakil Tetap untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Industri Manufaktur, Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Pj Deputi Koordinator Kerjasama Ekonomi dan Investasi, dan pejabat koordinasi perekonomian kedua di lingkungan Kementerian serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Leave a Reply