JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah menghimpun dana sebesar Rp7,1 triliun dari penjualan 7 seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk pada 17 Desember 2024.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan dan Risiko (DJPR) Kementerian Keuangan (Kemen Kaew) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan harga jualnya mencapai Rp 10,79 triliun.
Dari tujuh judul Sukuk yang dijual, pemerintah hanya menghimpun dana dari empat seri, antara lain SPNS01092025 (restart), PBS003 (restart), PBS030 (restart), dan PBS038 (restart).
Sedangkan untuk SPNS09062025 (Dilanjutkan), PBS029 (Dilanjutkan) dan PBS034 (Dilanjutkan), pemerintah mengambil uang meski menerima masing-masing RP 2,04 triliun, RP 123 miliar, dan RP 166 miliar.
Serapan tertinggi adalah seri PBS038 yang meraup RP 3,55 triliun dengan rendemen tertimbang 7,15,988 persen.
Total kebutuhan seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 ini mencapai Rp 3,88 triliun dengan imbal hasil minimal 7,1% dan imbal hasil maksimal 7,34%.
Untuk seri SPNS01092025 laba bersihnya sebesar Rp 3,15 triliun dan rata-rata imbal hasil 6,38000 persen.
Jumlah permohonan daftar yang jatuh tempo pada 1 September 2025 mencapai Rp 3,21 triliun dengan imbal hasil minimum 6,38% dan imbal hasil maksimal 6,9%.
Untuk seri PBS030 rata-rata keuntungannya sebesar Rp 300 miliar dan return maksimalnya sebesar 6,89907%.
Permintaan seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 sebanyak RP 494 miliar dengan imbal hasil minimal 6,87% dan imbal hasil maksimal 7,25%.
Pada seri PBS003, nominal keuntungan sebesar RP 100 miliar dan rata-rata tertimbang return sebesar 6,88989%.
Nilai penawaran seri yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027 ini mencapai Rp 890 miliar dengan imbal hasil minimal 6,74% dan imbal hasil maksimal 7,09%.
Leave a Reply