Ramallah, Palestina (ANTARA) – Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) pada Minggu (1/12) mengumumkan akan mengadakan pembicaraan dengan kelompok militan Hamas di Kairo mengenai usulan Mesir untuk membuka penyeberangan perbatasan Rafah.
Pejabat Fatah Abdullah Abdullah mengatakan kepada Anadolu bahwa Fatah menyerukan diakhirinya perang Israel di Gaza, mempercepat pengiriman bantuan dan pembangunan kembali.
Dia menambahkan: “Delegasi Fatah berada di Kairo untuk membahas proposal delegasi Hamas untuk membuka perbatasan Rafah (antara Gaza dan Mesir) dan pemerintahan Otoritas Palestina oleh pihak Palestina.”
Sejak Mei lalu, Mesir menutup perbatasan di sisi Mesir setelah pasukan Israel menguasai sisi Palestina.
Mesir dapat menyerukan diakhirinya pendudukan dan membuka kembali perbatasannya.
Abdullah tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai usulan Mesir tersebut.
Menurut surat kabar Israel “Yedioth Ahronoth”, delegasi Hamas yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil Al-Haya tiba di ibu kota Mesir pada Sabtu, 30 November, dan bertemu dengan kepala intelijen Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad.
Surat kabar tersebut melaporkan pada hari Minggu bahwa Mesir ingin mendorong rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sambil mempromosikan kesepakatan pertukaran sandera.
Laporan tersebut mengutip sumber media yang mengatakan bahwa Hamas bersedia menerima “perjanjian bertahap” serupa dengan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku pada 27 November.
Kesepakatan tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, bukan penarikan segera seperti yang diminta Hamas sebelumnya.
Upaya Amerika Serikat, Mesir dan Qatar untuk menengahi gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas gagal karena penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang.
Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober lalu setelah serangan lintas batas oleh Hamas menewaskan lebih dari 44.400 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 105.000 orang.
Tahun kedua genosida di Gaza menuai kecaman internasional. Banyak tokoh dan lembaga menggambarkan serangan dan blokade pengiriman bantuan sebagai upaya untuk menghancurkan Palestina dengan sengaja.
Pada tanggal 21 November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yves Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi persidangan genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.
Sumber: Anatolia
Leave a Reply