JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital memperkuat komitmennya untuk bekerja tanpa korupsi seiring upaya memulihkan kepercayaan masyarakat menyusul kasus korupsi yang dibawa ke kementerian beberapa waktu lalu.
“Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) merupakan momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komunikasi dan Teknologi untuk menegaskan kembali dan memperkuat komitmen kita bersama untuk beroperasi tanpa korupsi,” kata Irjen Kementerian Komunikasi dan Teknologi. Arief Tri Hardiyanto, di Jakarta, Selasa.
“Kita semua tahu bahwa kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang parah akibat dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan pelayanan publik yang menimpa kita secara berturut-turut pada tahun 2023-2024,” lanjutnya.
Arief mengatakan dengan mengusung slogan “Kinerja Tinggi Tanpa Korupsi”, rangkaian kegiatan Hakordia 2024 meliputi deklarasi antikorupsi, pemberian penghargaan kepada satuan kerja, talkshow, dan workshop antikorupsi.
Topik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa keberhasilan operasional organisasi tidak akan ada artinya jika dirusak oleh praktik korupsi.
Arief menekankan pentingnya strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama seluruh anggota organisasi, dengan membangun budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, jujur, dan tidak dapat diandalkan, dengan memperkuat administrasi dan meningkatkan pengetahuan pegawai tentang pemberantasan korupsi.
“Menciptakan kekuatan kolektif melawan korupsi,” ujarnya.
Arief mengatakan Kemkomdigi telah menerapkan sejumlah sistem manajemen untuk mendukung upaya tersebut, antara lain manajemen risiko, pengendalian internal pemerintah, sistem pengaduan internal, penyelesaian konflik kepentingan, penandatanganan pakta integritas, dan pembangunan zona integritas.
“Oleh karena itu penting bagi kami untuk memastikan seluruh sistem bekerja maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut Arief menyatakan, pembentukan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan gugus tugas yang bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan baik.
Menurutnya, penerapan zona integritas memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh lini organisasi, mulai dari top manajemen, manajemen menengah, hingga seluruh organisasi.
Ia menyatakan, membangun zona integritas harus menyeluruh di seluruh unit kerja di organisasi.
“Tidak hanya sekedar mencapai aspek formal saja, tapi kita harus bisa jujur dalam melaksanakan dukungan kita terhadap reformasi, birokrasi, dan pembangunan efisiensi,” kata Arief.
Lebih lanjut Arief melaporkan, pada awal tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi menargetkan penetapan zona integritas sebesar 70 persen. unit kerja, dan saat ini hasilnya mencapai 98%. Ia menilai tekad hampir seluruh satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi untuk memperkenalkan zona integritas sudah cukup kuat.
Pada tahun 2024, Inspeksi Umum Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi juga telah melakukan penilaian internal terhadap 21 unit kerja yang diusulkan oleh tim penilai awal dan diperoleh tiga unit kerja yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 2024 Tahun 2024. Keputusan 90 Tahun 2021 tentang Pengembangan Zona Integritas.
“Mari kita jadikan semangat penguatan komitmen pemberantasan korupsi sebagai landasan untuk mengoptimalkan hasil dengan penuh kejujuran,” pungkas Arief.
Leave a Reply