Denpasar (Antara) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menekankan pentingnya mengurangi risiko penipuan online dalam kegiatan usaha valuta asing karena dapat berdampak negatif, khususnya terhadap pariwisata.
“Risiko ini perlu kita turunkan secara bersama-sama untuk meminimalisir dampak negatifnya baik bagi penyelenggara individu maupun industri secara keseluruhan,” kata Penasihat Bank Indonesia Provinsi Bali Buet Linda di Denpasar, Bali, Selasa.
Menurutnya, digitalisasi dapat dijadikan peluang untuk mendorong peningkatan keamanan dalam kegiatan usaha devisa.
Sekaligus mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bertransaksi baik bagi penyelenggara maupun konsumen. Selain itu, penguatan aspek perlindungan konsumen penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran sebagai upaya preventif.
Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan layanan sistem pembayaran, termasuk kegiatan usaha devisa nonbank (KUPVA BB).
Ia mendorong konsumen untuk menggunakan KUPVA BB yang berizin karena kegiatan usaha yang berizin diawasi oleh otoritas pengatur.
Namun, dia mengatakan digitalisasi juga diharapkan terjadi karena baru-baru ini terdapat kasus perjudian online, pinjaman online ilegal, dan aktivitas penipuan valuta asing.
Ia berharap Kemitraan Devisa Indonesia (APVA) sebagai wadah penyelenggara KUPVA BB di Indonesia dapat menjadi wadah untuk memperluas hubungan antara industri dan regulator yaitu Bank Indonesia.
Menurutnya, forum ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi, pengetahuan dan rencana membangun industri KUPVA BB yang lebih sehat dan lebih baik di era digital.
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan KUPVA BB tertinggi di Indonesia, karena menjadi barometer pariwisata Tanah Air.
Hingga Juni 2024, jumlah KUPV BB di Bali akan mencapai jaringan 559 kantor penukaran mata uang non bank dan jaringan 13 kantor penyedia layanan pembayaran transfer uang.
Leave a Reply