Jakarta (Antara) – Menteri Pertahanan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Carding mengatakan pemerintah daerah, khususnya desa, mempunyai peran penting dalam memberikan rasa aman kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Karena pemerintah desa harus cukup memahami CPMI sebelum berangkat ke luar negeri, sehingga negara mencatat kepergian CPMI, kata Carding dalam siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Selasa.
“Kuncinya ada di desa, di pemerintahan. Makanya kita perlu bantuan pemerintah daerah dan pemerintah desa, agar minimal masyarakat bisa paham apa yang harus dilakukan sebelum berangkat, izin dan rekomendasi keluarga. kepala,” katanya.
Hal itu diungkapkan Carding saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri tentang Penguatan Manajemen Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari), Jakarta. Selasa. .
Dijelaskannya, rekrutmen CPMI biasanya dimulai di tingkat desa. Namun ia mengatakan, karena kurangnya perhatian dan pemahaman pemerintah desa serta adanya penipuan yang dilakukan oknum, CPMI kerap pergi ke luar negeri tanpa prosedur.
Carding mengungkapkan, pemberangkatan CPMI yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu faktor yang menyulitkan negara memberikan perlindungan karena pemberangkatannya tidak didaftarkan pemerintah.
Menurut dia, jika CPMI dibiarkan tanpa proses, maka pemerintah tidak memiliki data tempat kerja, jenis pekerjaan, perusahaan penyalur, lini perusahaan, kontrak kerja, dan spesifikasi kelayakan.
“Dan itulah salah satu faktor yang menyebabkan banyak insiden keamanan yang kita tidak tahu bagaimana cara melindunginya,” katanya.
Oleh karena itu, Carding berharap pemerintah daerah, termasuk desa, memiliki rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan dan anggaran konservasi PMI, khususnya untuk daerah yang menjadi pusat penyaluran PMI seperti NTB, NTT, Jawa, Lampung, dan Riau. Pulau. .
“Kalau bisa pak, paling tidak bantu tingkatkan sarana dan keterampilan pelatihan. Jadi nanti kita cari anggaran lagi, tapi pemerintah daerah memperhatikan. Alhamdulillah sudah ada Perda, sehingga menghasilkan PMI khusus ini.” Perdes (Peraturan Kota),” ujarnya.
Ia meminta Pemkot, khususnya Menteri Desa (Mendes) PDT Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membantu kampanye bagaimana PMI aman.
Leave a Reply